RADARDEPOK.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melaksanakan penetapan, penandatanganan pakta integritas serta Rapat Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, Kamis, (29/5/2024).
Penandatanganan yang dilaksanakan di Hotel Santika Jalan Raya Margonda, Beji Kota Depok di ikuti 33 sekretariat pada 11 Kecamatan. Di mana masing-masing Sekretariat PPK terdiri dari tiga orang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
Terkait pakta integritas Wili Sumarlin menyebutkan ada 10 poin seperti netralitas, integritas, kode etik dan lainya.
"Mereka berpedoman kepada pakta integritas yang sudah ditandatangani sebagai bagian komitmen mereka ketika sudah ditetapkan menjadi Sekretariat PPK," kata Wili Sumarlin.
Wili menambahkan untuk sekretariat PPK di tiap kecamatan sudah siap. Akan memfasilitasi kegiatan PPK terkait dengan pengadministrasian, kemudian data, laporan keuangan dana sebagainya.
Wili Sumarlin menjelaskan sekretariat ini tugasnya untuk membantu jalannya kerja PPK selama Pilkada pemilihan gubernur dan Walikota.
"Diatur dan dikelola oleh sekretariat. Maka dari itu antara sekretariat dan PPK harus komunikasi dengan baik sehingga bisa menjalankan kegiatan sebagai penyelenggara pilkada," jelas Wili.
Ditempat yang sama Camat Sawangan Anwar Nasihin mengaku sudah menyediakan sekretariat untuk PPK dalam melaksanakan kegiatan Pilkada serentak 2024.
"Kami sudah rapat bahas kesiapan. Kami kecamatan memfasilitasi, kegiatan penyelenggaraan Pilkada Depok," kata Anwar Nasihin.
Soal fakta integritas diharapkan jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu PPK bisa berjalan dengan baik dan saling berkomunikasi.
"Soal fakta integritas tentu kami mengharapkan jajaran pelaksanaan pemilu memahami aturan dan sama-sama berkoordinasi agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik," ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Bagian Keuangan dan Logistik Sekretariat KPU Depok, Muhammad Nuh Ismanu memaparkan, agenda ini juga telah memperkenalkan aplikasi Sipadi untuk menjaga transparansi anggaran Pilkada maupun Pilgub yang berlangsung dengan serentak.
Artikel Terkait
Pemerintah Kota Depok Tetapkan Biaya Pilkada Rp70 Miliar, Segini yang Diajukan KPU Depok
Ketua KPU Hasyim Asyari Dilaporkan Lakukan Pelecehan Seksual
KPU Bukan Pendaftaran PPK – PPS untuk Pilkada Depok : Ini Syarat dan Batas Waktu Pendaftaran
Anggaran Pilkada Capai Rp73 Miliar, Ini Pesan Kejari Kepada KPU Depok : Jangan Ada Penggelembungan
KPU Kota Depok Ungkap Jalur Independen Belum Dilirik, Pendaftaran Dibuka 5 Mei 2024
KPU Pangkas 2.000 TPS di Pilkada Depok, Pengawasan Siap Diperketat