“Jadi seluruh pencatatan keuangan itu harus melalui aplikasi, sehingga bisa tercatat untuk dilaporkan nantinya. Aplikasi ini memang menjadi terobosan KPU ya,” paparnya.
Nantinya dukungan sekretariat PPK kata Ismanu, utamanya adalah administrasi misalnya untuk catatan, rapat, pengeluaran keuangan dan anggaran lainnya. Sekretariat PPK itu notabene diangkat dari pemerintah kota, yang lebih mengenal lingkungan sehingga diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik.
“Anggaran untuk mereka sifatnya kami dropping sesuai dengan ketersediaan anggaran, namun menungguran surat dari Provinsi setelah diterbitkan. Karena ini sharing anggaran dengan pemerintah kota dan provinsi,” tutup Ismanu.***
Artikel Terkait
Pemerintah Kota Depok Tetapkan Biaya Pilkada Rp70 Miliar, Segini yang Diajukan KPU Depok
Ketua KPU Hasyim Asyari Dilaporkan Lakukan Pelecehan Seksual
KPU Bukan Pendaftaran PPK – PPS untuk Pilkada Depok : Ini Syarat dan Batas Waktu Pendaftaran
Anggaran Pilkada Capai Rp73 Miliar, Ini Pesan Kejari Kepada KPU Depok : Jangan Ada Penggelembungan
KPU Kota Depok Ungkap Jalur Independen Belum Dilirik, Pendaftaran Dibuka 5 Mei 2024
KPU Pangkas 2.000 TPS di Pilkada Depok, Pengawasan Siap Diperketat