Fraksi PKS Kritisi RPJMD Kota Depok 2025–2030

RADARDEPOK.COM–Fraksi PKS DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2030.

Penyampaian ini disampaikan langsung anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Nuryuliani saat sidang paripurna, yang berlangsung di kawsan Grand Depok City (GDC), Selasa (15/7).

Baca Juga: Terutang Bea Materai, Sejak Pembuatan Invoice atau Kuitansi?

Dalam penyampaian tersebut, Nuryuliani mengatakan, Fraksi PKS memberikan catatan kritis, salah satunya pada visi dan misi dalam rancangan RPJMD, salah satunya masih terlalu umum dan kurang menjawab isu spesifik kota seperti, laju urbanisasi dan kepadatan penduduk.

“Selain itu, kemacetan, sampah dan banjir, pembangunan berbasis spasial (Tata Ruang), dan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap dia.

Baca Juga: Bupati dan Walikota di Jawa Barat Abaikan Titah Sang Raja Dedi Mulyadi

Lanjut dia, Fraksi FKS mendorong agar visi-misi kepala daerah diperkuat dengan narasi strategis dan indikator kinerja yang responsif terhadap tantangan nyata masyarakat urban.

Selain itu, pada program unggulan RPJMD seharusnya memuat program unggulan yang solutif dan progresif. Namun, Fraksi FKS menilai beberapa hal berikut masih perlu diperjelas, seperti sekolah gratis yang belum jelas skema pembiayaan dan keberlanjutan fiskalnya.

Baca Juga: Masuk Sekolah Lebih Pagi Tak Cocok di Depok : Orang Tua Menjerit, Kebiasaan Hari Berubah

“Penanganan banjir yang minim pendekatan berbasis penataan ruang dan drainase kawasan. Transportasi publik yang belum tampak rencana pengembangan sistem angkutan umum terpadu dan ramah lingkungan,” kata dia.

Dalam hal ini, kami mendorong RPJMD menyertakan inovasi dengan digitalisasi layanan, pemberdayaan pemuda, dan ekonomi keluarga berbasis UMKM.

Baca Juga: Tuntutan Jaksa Hanya Setahun, Pelapor Kasus Pernikahan Ilegal di PN Cibinong Kecewa

Pada Indikator Kinerja Daerah (IKD), fraksi PKS menyoroti bahwa sejumlah indikator belum memenuhi prinsip Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Timely atau SMART, masih dominan pada output, bukan outcome dan tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan kualitas layanan dasar publik.

“Hal ini menyulitkan proses evaluasi dan pengawasan kinerja kepala daerah di masa mendatang,” kata dia.

Baca Juga: Kampung Wisata Pangjugjugan, Tempat Wisata Ramah Anak di Sumedang