RADARDEPOK.COM–Perkembangan dunia politik dinilai semakin membaik, hal ini terlihat dari penyelenggaraan yang minim terjadinya konflik yang berlebihan. Sehingga masyarakat dapat menikmati perhelatan pesta demokrasi yang sebentar lagi berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan secara langsung Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jan Prince Permata, saat Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu, di Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
“Semakin kesini penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik, di negara lain tidak banyak yang seperti Indonesia, kalau kita jujur tidak ada konflik ekstrem,” ungkap Jan Prince dalam sesi tanya jawab.
Jan Prince menambahkan, dirinya bangga pada masyarkat Indonesia yang mampu melaksanakan pemilu hanya dengan waktu kurang lebih tujuh jam.
“Bayangkan hanya dalam 7 jam dengan wilayah yg luas kurang lebih dari jam 7 pagi hingga 13 siang kita mampu, menurut saya Indonesia sudah melakukan pesta pemilu dengan baik.” lanjut Jan Prince.
Baca Juga: Menpora Dito Ariotedjo anak dari MAntan Bos Antam Arie Prabowo Ariotedjo yang di Pecat Erick Thohir
Dirinya juga menegaskan jika ada Partai Politik (Parpol) atau masyarakat yang ingin protes terkait panjangnya periode anggota legislatif, sampaikan kepada ketua partai masing-masing, dirinya dan Bawaslu tidak memiliki hak untuk mengubah peraturan tersebut.
“Yang membuat aturan partai partai politik juga, kenapa gak dibatasi caleg cuma 2 periode saja, menurut saya problem ini berada di partai yang membuat aturan,” kata Jan Prince.
Ia juga melihat masyarakat Indonesia masi menganut budaya ketokohan yang membuat masa jabatan anggota lesgislatif jadi lebih lama.
“Saya melihat masyarakat juga masih mendukung para ketokohan, partai dan DPR tidak memberikan batasan karna ketokohan itu masih diperlukan ditambah masyarakat juga masih percaya pada ketokohan.” jelas Jan Prince.
Baca Juga: Melihat Bazar UMKM Kelurahan Mekarjaya, Sediakan Berbagai Macam Takjil yang Lezat
Sementara itu, kegiatan tersebut menurut Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Depok, Suriyono, bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi yang ada pada bawaslu maupun PKPU, menurutnya yang memahami aturan tidak hanya panitia pelaksana melainkan seluruh lapisan masyarakat perlu mengetahuinya.
“Kegiatan ini diadakan untuk memberikan pemahaman pada semua unsur masyarakat baik parpol, panwas, ormas hingga pemantau pemilu, dengan harapan semua paham terkait regulasi, kami berharap peraturan tidakhanya dipahami oleh penyelenggara saja tetapi semua pihak harus paham aturan,” kata Suriyono kepada Radar Depok.
Baca Juga: Pertama di 2023, JEC Raih Penghargaan Marketeers OMNI Brand 2023 : Kategori Omnichannel Branding
Artikel Terkait
Bawaslu Kota Depok Ajak Stakeholder Wujudkan Pemilu 2024 Luber Jurdil
Pemuda Katolik Komcab Depok ke Bawaslu, Ini yang Dibahas, Salah Satunya jadi Pengawas Pemilu
Bawaslu Depok Buru 900 Orang Terdampak Tol Cijago, Ini Alasannya
PKB Sorot Kinerja Bawaslu Depok, Ini Sebabnya!
Pemilih Terdampak Tol Cijago Depok Disorot Bawaslu Jabar