RADARDEPOK.COM–Jalan politik perempuan di Indonesia memang masih terbilang terjal, sebab sudah sejak lama dunia politik didominasi laki-laki.
Namun, para politisi perempuan kini sudah dapat memiliki ruang yang cukup untuk mengisi kursi strategis anggota dewan, khususnya di Kota Depok.
Walaupun pada pemilu 2019 banyak calon angggota politik perempuan yang mendapatkan nomor urut pertama dalam kaderisasi, kendati demikian semangat perjuangan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik harus terus menerus dilakukan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Kota Depok, Luli Barlini kepada Radar Depok.
Luli menegaskan kepada setiap politisi perempuan untuk tetap berani terjun dalam dunia politik, sebab keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan dampak perubahan kebijakan pro perempuan.
“Tetap harus semangat, tetap harus berani melakukan pecalonan. Karena dampak perubahan kehadiran perempuan dalam politik menjadikan parlemen lebih ramah perempuan,” tegas Luli saat dikonfirmasi.
Baca Juga: 248 Calon Jamaah Haji Asal Depok Belum Lunas
Luli juga menuturkan, Kota Depok sudah mendukung partisipasi perempuan sebagai politisi, melihat anggota parlemen aktif di Kota Depok saat ini sudah sekitar 20 perempuan.
“Bicara dukungan kita selesai, saat ini anggota dewan perempuannya udah lebih dari 20, kursi anggota di Kota Depok sudah memenuhi 30 persen,” tuturnya.
Walaupun terbilang sudah memenuhi target, dirinya terkadang masih merasakan stereotip terhadap pemimpin perempuan. “Yang jelas masih ada stereotip, tapi jarang,” ujar Luli.
Baca Juga: Sampah Depok Buang ke TTPAS Lulut Nambo Gak Ada Juntrungannya, Begini Fakta Lengkapnya
Lebih lanjut Luli juga menjelaskan, ketika peprempuan sebagai pemimpin tetap harus mementingkan segala aspek jangan hanya kepentingan perempuan saja.
“Tetap kita harus mementingkan segala aspek jangan apa-apa perempuan juga,” tegasnya.
Semangat perjuangan Luli dilandasi dari kutipan United Nation Women yang berbicara, “Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi, dan membatasi. Sesungguhnya demokrasi hanya untuk separuh warganya.” ungkapnya. (mg6)