Anies Baswedan Diskusi Bareng 11 Pemred Radar Bogor Grup, Forum Sampaikan 10 Poin Aspirasi

RADARDEPOK.COM - Forum Pemred Radar Bogor Grup yang mewadahi sejumlah media di Jawa Barat, menyampaikan aspirasi kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, pada Minggu (17/9).

Penyerahan aspirasi yang disampaikan dari sebanyak 11 Pemred Radar Bogor Grup itu langsung diterima Anies Baswedan saat menyambangi Gedung Graha Pena, Kantor Radar Bogor Grup.

Aspirasi Forum Pemred Radar Bogor Grup dibacakan Pemred Radar Bogor Ricky Noor Rachman. Ada 10 poin yang telah disepakati secara bersama.

Baca Juga: Mohammad Idris Unjuk Prestasi Depok Pada Momen Kemerdekaan, Ini Kata Dia

"Kami sudah menuliskan beberapa kesepakatan yang diajukan sebagai aspirasi kami (Pemred Radar Bogor Grup) di Jawa Barat dan Nasional," kata Ricky Noor Rachman.

Pertama, keberpihakan platform Google kepada publisher lokal semakin meningkat. Salah satunya dengan mengubah algoritma yang lebih memprioritaskan konten lokal yang diproduksi publisher lokal muncul di discover Google.

"Seharusnya pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang lebih kepada media lokal melalui penayangan iklan. Bukan malah sebaliknya, seperti yang terjadi selama ini," ucap Ricky Noor Rachman saat membacakan aspirasi Forum Pemred Radar Bogor Grup.

Baca Juga: Puluhan Siswa di Depok Terjangkit Wabah Cacar Air, Sekolah Diliburkan

Kemudian, kedua terdapat ketidaksetaraan dalam akses media di berbagai wilayah Indonesia karena dimonopoli oleh media Jakartasentris. Padahal, media lokal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah penting di daerah.

Dalam hal ini, dijelaskan Ricky Noor Rachman pemerintah seharusnya mendorong pemerataan akses media, sehingga media lokal tidak dipandang sebagai media kelas dua.

Ketiga, banyak media pers, khususnya media lokal berjuang untuk bertahan hidup karena berkurangnya pendapatan iklan dan biaya produksi yang tinggi.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Sebut Perbaikan Jembatan Serab Bulan Ini, Mohon Doa

Pemerintah pusat seharusnya memberikan dukungan dengan mengubah regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan media lokal tanpa melakukan pembatasan dan standar pembiayaan.

Keempat, hukum tentang pencemaran nama baik dan fitnah di Indonesia dapat digunakan untuk membungkam jurnalisme yang mengkritik tokoh politik atau bisnis.

"Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi agar segala bentuk pelaporan, baik pidana maupun perdata yang melibatkan jurnalis dan media pers, harus mengacu kepada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," papar Ricky Noor Rachman.