Gratifikasi Biasanya Berbarengan dengan Pencucian Uang, Mahfud Md: Saya akan Turun Tangan

Baca Juga: DCT Pemilu 2024 di Depok: Persiapkan Caleg! Pelajari Syarat dan Deadlinenya

Dukungan dari pemerintah dijamin langsung oleh Mahfud. Dia berjanji akan mengawal. “Jika ada kesulitan di situ, bilang ke saya. Saya akan turun tangan,” katanya.

Diantara kasus yang diusut KPK di Kementan diduga terkait dengan proses pengisian jabatan atau populer disebut lelang jabatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ikut menyoroti proses lelang jabatan yang kerap berujung kasus suap atau sejenisnya. 

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan ternyata transaksi jabatan bukan hanya terjadi di daerah, akibat biaya pilkada yang mahal. "Tetapi juga terjadi di kementrian," katanya kemarin. Menurut Agus, kasus itu persoalan integritas dan moralitas.

Baca Juga: Kakek di Tapos Depok Ditetapkan Tersangka Asusila, Ada Belasan Anak jadi Korban

Dia menjelaskan sistem yang dibangun dalam manajemen ASN. Yaitu sistem promosi jabatan melalui seleksi terbuka yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas.

Dia menjelaskan sistem ini dijalankan untuk mengurangi potensi jual beli jabatan. 

"Kalau integritas pejabat baik, sistem yang belum sempurna akan tetap dijaga agar tidak rusak," jelasnya. Sebaliknya, kalau integritas pejabat buruk, sebaik apapun sistem yang dibangun akan selalui digerogoti dan dicari celahnya.

Baca Juga: Kakek di Tapos Depok Diduga Remas Buah Zakar Bocah Hingga Meninggal, DP3AP2KB Lakukan Ini

Agus mengatakan ke depan kolaborasi KASN dan KPK harus diperkuat. Kemudian juga perkuat integritas ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Baginya hukuman yang berat bagi pelaku tindakan korupsi, perlu untuk diterapkan. 

Sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan idealnya pengisian jabatan dilakukan berbasis meritokrasi. "Tetapi ini hanya di atas kertas," katanya. 

Menurut Trubus proses seleksi jabatan dilakukan secara tertutup. Apalagi di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga. Pengumumannya saja yang terbuka.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono : Pemerintah Mesti Siap Pilkada Dimajukan

Setelah itu semua proses tertutup. Publik tahu-tahu pejabat sudah dilantik "Publik tidak tahu dia kompeten atau tidak," katanya.***