Secuplik Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Bansos dari Kemensos Turun Rp 8 Triliun dan...

Sri Mulyani pun membantah penyusunan APBN 2024 dikaitkan dengan pesta demokrasi. Terlebih, kerap dikaitkan dengan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh pihak pemohon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian agar mampu hadapi dinamikan perekonomian global,” tegas Sri Mulyani.

4. Mensos Risma Akui Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun

Mensos Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementerian yang dipimpinnya mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 8 triliun pada 2024. Hal itu disebabkan, setelah Kemensos tak lagi memegang anggaran bantuan langsung tunai (BLT) el nino sebagai anggaran perlindungan sosial.

Baca Juga: Tembok Roboh, Banjir, Longsor, Tiga Warga Depok Masuk Rumah Sakit

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT el nino keluar dari bantuan di 2024," ujar Risma saat memberikan keterangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, BLT el nino sebesar Rp 7,5 triliun, baru dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang paripurna pada November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

Ia pun mengamini, bansos yang disalurkan pemerintah tidak akan terlambat. Sebab, penting bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa bertahan hidup.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," pungkas Risma.***