Gerak-geriknya Ketahuan, PKS Ingatkan Walikota Depok Dilarang Cawe-cawe!

Baca Juga: Polres Metro Depok Jamin Keamanan Rumah Pemudik Selama Idul Fitri, Ini Kata Kombes Arya Perdana

"Kami tidak bisa melarang, yang jelas jika yang bersangkutan ASN harus mundur dari jabatannya sebagai ASN," tegas Haru Suandharu.

Sementara, tokoh asal Tanah Baru, Arf mengungkapkan, sedari awal memperhatikan dan mempantau, berpikir sengaja Supian Suri di angkat namanya ke publik untuk nantinya dipasangkan dengan Imam Budi Hartono. Tetapi, diperjalannya saat ini sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar.

“Pak wali dengan Supian Suri punya historis, pernah menjadi anak angkat dari ayah Supian Suri itu,” ungkap Arf.

Baca Juga: Berikut Secuplik Profil Imam Budi Hartono Calon Walikota Depok yang Diusung PKS di Pilkada Depok 2024, Pernah Mengajar Sambil Kuliah

Menurutnya, semua warga Depok tahu Walikota Depok berhutang budi dengan PKS. Mengingat, Mohammad Idris menggunakan kendaraan PKS yang menghantarkan dari wakil sampai menjadi Walikota Depok. Sekarang ini, Mohammad Idris sendiri juga sebagai Dewan Pakar PKS Depok.

“Mohon maaf saya pribadi melihat sikap pak wali ini seharusnya tidak demikian ke Supian Suri. Saya lihat Supian Suri yang ditonjolkan dan dipublikasikan dimana-mana. Salah satunya seperti di acara tarling,” beber dia.

Sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris mengaku keseleo lidah saat mengatakan memberi dukungan kepada Imam Budi Hartono menjadi calon Walikota Depok pada Pilkada 2024.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Depok Terapkan Regulasi Baru Soal Seragam dan Kurikulum Merdeka, Ini Aturannya!

Hal itu disampaikan Mohammad Idris saat membuka pasar tumpah malam takbiran di Jalan H Naming D Bothin, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (9/4).

Idris mengaku, tidak menyadari mengucapkan mendukung Imam Budi Hartono menjadi Walikota Depok mendatang. Menurutnya ucapan tersebut bentuk kesalahan ucapannya.

“Saya ngomong begitu ya?, itu keseleo, saya keseleo berarti,” ujar Mohammad Idris.

Mohammad Idris mengaku, sedang konsentrasi untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Masa jabatannya sebagai Walikota Depok yang seharusnya selesai pada 2026, namun ada perubahan peraturan menjadi 2025.

Baca Juga: Golkar dan PKS Mencari Kecocokan di Pilkada Depok, Bakal Ada Pertemuan Lanjutan

“Masa jabatan saya terpotong seharusnya sampai 2026, saya harus mengejar tahun 2025 bisa selesai 100 persen,” jelas Idris.