MK Bikin Pilkada Kotak Kosong dan Boneka Buyar, Jakarta Delapan Partai dan Jabar Lima Partai Bisa Usung Sendiri

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah. “Kami mengapresiasi putusan MK hari ini. Ini adalah kemenangan untuk demokrasi di Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, terkait putusan MA ini pihaknya bakal berkomunikasi dengan DPP PDIP terkait Pilkada Jawa Barat. Selain itu, pihaknya pun masih tetap membuka komunikasi politik dengan partai-partai lain.

“Komunikasi dengan partai politik lain masih terbuka. Saat ini kondisinya masih cukup dinamis dan cair, karena belum benar-benar ada koalisi permanen khususnya di Pilkada Jawa Barat,” tegasnya.

Ditemui di sela-sela munas Golkar, bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) Ridwan Kamil menghormati putusan MK. Baginya, putusan tersebut positif dan menguntungkan masyarakat, termasuk di Jakarta. ’’Karena warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus,’’ katanya.

Baca Juga: Bebas Bersyarat Setelah Jalani 8 Tahun Penjara, Jessica Kumala Wongso: Masih Blank Belum Tahu Mau Ngapain

Soal peluang menang, RK mengaku tidak ambil pusing. Sebab, ini bukan kali pertama harus berkontestasi dengan banyak paslon. Saat maju di pilwali Bandung, kontestasi diikuti 8 paslon. Kemudian, Pilkada Jawa Barat 2018 diikuti 4 paslon. ’’Tidak ada masalah,’’ tegasnya.

Dari KIM Plus, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap putusan MK itu mengejutkan. Sebab, putusan tersebut mengubah sistem yang paling mendasar, yakni pencalonan, sepekan sebelum pendaftaran.

Putusan itu, lanjut dia, dipastikan berpeluang mengubah konstelasi politik. Bukan hanya di Jakarta, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Dengan ambang batas yang kecil, bukan tidak mungkin partai akan menghitung ulang. ’’Secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, begitu peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri,’’ jelasnya.

Untuk sikap Golkar dan KIM sendiri, dipastikan bakal ada pembicaraan. Doli enggan terburu-buru mengingat putusan MK baru diketahui. ’’Kalau kami dari Golkar, dari KIM tentu ini harus ada rapat,’’ ujarnya.

Baca Juga: M Faizin Minta Segera Aktivasi TPPAS Lulut Nambo dan Legok Nangka untuk Tangani Sampah Kota Depok

Doli masih optimistis KIM akan tetap solid. Sebab, hal itu sudah teruji dan punya success story di pilpres.***

Syarat Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan MK:

Pemilihan Gubernur

- Provinsi dengan DPT di bawah 2 juta : 10 persen

- Provinsi DPT 2–6 juta : 8,5 persen