Pemerintahan Bakal Pindah ke IKN pada 2028, Ini Alasannya

RADARDEPOK.COM – Perpindahan secara fisik ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus ditunggu. Ada isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Menanggapi itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan setelah ibu kota baru tersebut bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

”Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ujarnya di Jakarta kemarin (10/12).

Baca Juga: Kuasa Hukum Imam-Ririn Cabut Gugatan Pilkada Depok di Mahkamah Konstitusi, Ucapkan Selamat Kepada Supian Suri-Chandra Rahmansyah

Dia menyatakan, pembangunan IKN tidak berhenti. Terus berlanjut. ”Jika tidak ada kendala, maka 2028 atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus mempersiapkan ekosistem pemerintahan di IKN. Pada tahun ini, Otorita IKN menargetkan kantor-kantor kementerian koordinator telah selesai dibangun.

Termasuk menyesuaikan dengan penambahan jumlah Kemenko dan Kementerian PUPR. ”Desember ini selesai, furnitur sudah mulai masuk,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: 3 Januari, MK Mulai Sidang Sengketa Pilkada 2024

Rencananya, pemindahan ASN di kementerian tersebut dimulai April 2025. Estimasi itu mundur dari rencana awal pada Januari 2025. Pada tahun depan, lanjut dia, fokus pembangunan akan mulai merambah ke gedung-gedung yudikatif dan legislatif.

Pihaknya menargetkan gedung DPR dan yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selesai pada 2027.

Kemudian, ada juga masjid IKN yang ditargetkan bisa digunakan pada Lebaran 2025. Soal target presiden pindah ke IKN pada 2028, Basuki enggan berkomentar lebih jauh.

Baca Juga: Bencana Kabupaten Sukabumi: Geser Jadwal Ujian PAS Ganjil, BPBD Ingatkan Bencana Susulan Sampai Kemensos Kirim Bantuan Logistik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini menyebutkan bahwa tertundanya perpindahan ASN berkaitan dengan perubahan konstelasi kabinet. Sebelumnya, pemetaan dilakukan dengan skema kabinet 34 kementerian.

”Sekarang banyak yang terpisah, ada kementerian jadi dua, ada kementerian jadi tiga. Nah, saya tidak mau mengganggu dulu kementerian-kementerian itu biar mereka melakukan konsolidasi internal dulu,” jelasnya seusai acara ASN Culture Festival 2024 di Jakarta kemarin.***