60 Persen Lulusan SMA dan SMK Pengangguran, Ini Alasannya!

RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok mencatat ada sekitar 60 persen warga yang menganggur didominasi lulusan SMA dan SMK.

Tingginya presentase itu disebabkan berbagai faktor. Salah satunya kurikulum SMA/SMK yang tak berorientasi pada pasar kerja di Kota Depok.

Masalah pengangguran ini juga menjadi satu hal yang menjadi PR serius bagi Pemkot Depok, hingga akhirnya hal ini disoroti pada Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Rabu (12/3).

Baca Juga: Masih Berani Buang Sampah di Kali! Awas DPUPR Sudah Pasang CCTV di Kali Balaikota Depok

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana membeberkan, 60 persen pengangguran terbuka (TPT) Kota Depok merupakan lulusan SMA/SMK. Ini menjadi permasalahan yang harus dibenahi.

“Tingginya angka pengangguran ini salah satunya disebabkan kurikulum pendidikan yang tak berorientasi pada pasar kerja di Depok. Misalnya, di Depok ini banyak kafe dan kuliner tetapi SMK tata boga terbatas,” kata Dadang Wihana.

Seharusnya, sambung Dadang Wihana, SMK jurusan tata boga tersebut sudah masuk pasar untuk pekerjaan di bidang kuliner yang begitu banyak.

Baca Juga: Sebelum Gubernur Dedi Mulyadi Datang ke Depok Kali Balaikota Sudah Dibersihkan, Ini Faktanya!

Kemudian, jurusan seperti administrasi perkantoran atau sekretaris juga dinilai tidak harus lulusan SMK, karena semua orang dapat melakukan itu.

“Kemudian contoh sekarang itu media art untuk aplikasi animasi atau startup, itu kan jurusan-jurusan yang prospektif saat ini dibutuhkan. Tapi sangat disayangkan, SMK untuk jurusan itu sangat sedikit di Depok,” beber Dadang Wihana.

Adanya berbagai temuan tersebut, kata Dadang Wihana, akhirnya Pemkot Depok melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar, guna mengevaluasi kembali kurikulum SMK tersebut agar angka pengangguran di Depok berkurang.

Baca Juga: Wakil Walikota Chandra Rahmansyah Sidak MinyaKita ke Pasar Sukatani Depok : Ditemukan Tidak Sesuai Takaran, Harga Diatas HET

“Untuk permasalahan ini sudah kami koordinasikan ke Pemprov Jabar agar dievaluasi lagi. Semoga langkah yang kami lakukan ini mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Depok,” tutup Dadang Wihana.***