Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin : Bencana Alam Harus Menjadi Evaluasi Total Skema Pembangunan ke Depan

RADARDEPOK.COM-Bencana yang tersebar di Jawa Barat membuat legislatif hingga eksekutif harus melakukan evaluasi total dalam skema pembangunan yang ada di provinsi karena membawa dampak pada lingkungan hidup serta keberlangsungan hidup masyarakat luas

Pernyataan ini disampaikan secara tegas Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin saat diwawancara Radar Depok, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Dihapus, Dede Chandra: PAD Berkurang tapi Bantu Masyarakat

“Kenapa ini penting, karena kalau ini tidak dievaluasi total maka ke depan akan ada kemungkinan terjadi banjir yang lebih besar lagi,” katanya.

Sebenarnya, disampaikan M Faizin, apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan ketegasannya mengatur tata ruang soal bangunan yang membawa dampak bencana dinilai sudah sangat yang benar dan sangat baik.

Baca Juga: Tenang! Edi Sitorus Tegaskan Pelebaran Jalan Raya Sawangan Sudah Ada Perjanjian Antara Pemerintah Pusat dan Kota Depok, Tinggal Tindaklanjuti Doang

“Betul, sudah benar yang dilakukan pak Gubernur kita dalam menegakan aturan dan undang-undang, bahwa sungai dan daerah resapan air dikembalikan lagi fungsinya. Sehingga ini akan membawa dampak yang baik ke depannya,” tegas M Faizin yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Depok.

Dirinya juga sangat mendorong jika pembangunan harus memperhatikan betul lingkungan hidup dan tata ruang, sehingga meminimalisir terjadi bencana.

Baca Juga: Bikin Masalah, Asep Wahyuwijaya Minta KSO PTPN di Puncak Bogor Dibatalkan

Sehingga M Faizin menekankan, pemerintah tidak boleh lagi kompromi atas pembangunan yang tidak memenuhi prosedur atau melanggar aturan.

DPRD Jawa Barat memastikan untuk terus berkoordinasi dalam meneghakan aturan pembangunan agar tidak membawa dampak yang buruk bagi lingkungan hidup.

Baca Juga: Kabar Gembira! Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan di Jabar untuk Tahun Ini

“Ya, saya kira koordinasi terus dilakukan, komunikasi terus dijaga. Sehingga yang dilakukan Gubernur pada bangunan yang melanggar memang sudah sangat tepat,” pungkas M Faizin.***