Bikin Masalah, Asep Wahyuwijaya Minta KSO PTPN di Puncak Bogor Dibatalkan

RADARDEPOK.com – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendesak agar pemerintah membatalkan seluruh kerjasama operasi (KSO) mitra PTPN I di kawasan Puncak Bogor.

Desakan itu disampaikan Asep Wahyuwijaya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di gedung parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025.

Menurut Asep Wahyuwijaya, kebijakan tata ruang yang berubah secara drastis di kawasan Puncak Bogor, justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Lantas, legislator yang akrab disapa Kang AW ini menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022.

Baca Juga: Blockbuster Sahur Movie 20 Maret 2025, Hadir Film The Amazing Spider Man 2 dengan Aksi Andrew Garfield Melawan Manusia Listrik!

Menurut Kang AW, perubahan ini menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.
“Seperti perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman,” kata Kang AW.

Politisi NasDem itu melihat seperti ada pengaturan atau by design yang mendorong perubahan RT/RW.

“BUMD-nya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu," terang Kang AW.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Dihapus, Dede Chandra: PAD Berkurang tapi Bantu Masyarakat

Sementara, proyek-proyek tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan.

Bahkan, ia telah mendapat laporan bahwa ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok namun diluruskan demi kepentingan bisnis.

"Ini kan keterlaluan. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," tegas Kang AW.

Tidak hanya itu, wakil rakyat dari dapil V Kabupaten Bogor ini mencium dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek KSO itu
Menurut Kang AW, ada dugaan direksi perusahaan yang terlibat melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

Baca Juga: STIE MBI dan IKPI Depok Gandeng Tangan untuk Peningkatan Pelayanan Pajak, Ini yang Dilakuka