Laporan Barak Militer Depok Dibedah! Dewan Minta Pembahasan Formal Sebelum Gelombang Kedua

RADARDEPOK.COM–Pemkot Depok dipaksa berfikir keras sebelum melanjutkan Barak Militer gelombang kedua. Keladinya, wakil rakyat meminta pembahasan formal soal program sebelum dilanjutkan.

Laporan capaian Barak Militer di gelombang pertama disebut-sebut jadi acuan. Berubahnya hal tersebut menyusul adanya kebijakan baru Barak Militer ala Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang memberlakukan muatan lokal (Mulok) Bela Negara di sekolah.

Baca Juga: Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Karet Raksasa Tumbang di Beji Depok : Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas Atasi Kemacetan

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menjelaskan, program besutan Gubernur Jawa Barat  tersebut dalam konteks penanganan kuratif terhadap anak-anak yang memiliki masalah perilaku, seperti tawuran atau pelanggaran kedisiplinan.

“Awalnya memang program barak militer ini ditujukan untuk anak-anak yang dianggap ‘bandel’. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah benar yang ikut itu memang anak-anak yang bermasalah, atau justru anak-anak yang baik juga ikut? Ini yang perlu dievaluasi lebih lanjut,” jelas Ade.

Baca Juga: Kuliner Malam Murah Meriah di Depok! Cobain Grill Hemat dan Porsi Puas di Honey Grill!

Ade mengatakan, efektivitas program itu harus diukur secara menyeluruh sebelum diputuskan untuk dilanjutkan secara resmi.

"Kalau memang terbukti efektif, ya lanjutkan dengan segala konsekuensi biaya dan lain sebagainya," kata Ade.

Legislator PKS ini menegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi antara pemerintah dengan DPRD Kota Depok mengenai program barak militer, terlebih akan dimasukannya kedalam kurikulum Muatan Lokal (Mulok).

Baca Juga: Kisah Jenazah yang Bangkit Kembali di Film Horor Selepas Tahlil

"Belum ada pembahasan di DPRD. Jadi Pemkot belum pernah propose kegiatan ini di setujuin DPRD itu gak juga, itu mereka kemarin ya semacam inisiatif aja menyambut gagasan KDM ya dilaksanakan, cuman untuk seterusnya kan belum," tutur Ade.

Ke depan, Ade meminta, Dinas Pendidikan Kota Depok menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan pembelajaran luar sekolah, termasuk jika ingin memasukkan pendidikan barak militer sebagai bagian dari muatan lokal.

Baca Juga: Komisi C DPRD Kota Depok Komitmen Dorong Pembangunan SMP Negeri Baru, HBS : Setiap Anak Berhak Kenyam Pendidikan Berkualitas

“Kalau kegiatan berasal dari anggaran pendidikan, maka harus jelas format dan tujuannya. Apakah cukup melalui pembelajaran di sekolah, atau memang dibutuhkan latihan kedisiplinan di luar seperti di barak. Itu harus disepakati bersama dan melibatkan komisi terkait,” ujar Ade.

Ade menyatakan, perlunya keterlibatan para pakar pendidikan untuk memberikan masukan akademis terkait memasukan Barak militer ke dalam kurikulum Mulok.