Senin, 22 Desember 2025

Soal Biaya Mahal Kedua Se-Indonesia, Dishub Petakan Ulang Transportasi Umum di Depok

- Kamis, 7 Agustus 2025 | 07:45 WIB
Seorang instruktur memperhatikan pengemudi yang menjalani uji kompetensi mengemudikan bus di tempat uji kompetensi di Transjakarta Academy, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
Seorang instruktur memperhatikan pengemudi yang menjalani uji kompetensi mengemudikan bus di tempat uji kompetensi di Transjakarta Academy, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

Baca Juga: ASN Depok Wajib Kumpulkan 6.000 Bendera Merah Putih, Dideadline Sampai Jumat Ini!

“Selain perbaikan trayek atau router angkot, nanti kami akan adakan juga termasuk perbaikan armadanya. Itu sistemnya pake kartu, sepertiJaklingko gitu. Kamiberkomunikasi baik juga dengan DKI juga, kami akan tingkatkan dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Perhubungan,”beber Wiyana.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menilai mahalnya ongkos transportasi warga Depok berdasarkan survei BPS RI menurut dia banyak warga Depok yang harus menggunakan dua hingga tiga moda transportasi berbeda dalam satu kali perjalanan, seperti dari rumah ke stasiun menggunakan ojek online, lalu melanjutkan dengan KRL atau Transjakarta.

“Sampai dua atau tiga kali berganti transportasi untuk sampai ke tujuan. Satu orang bisa mengeluarkan sampai 1,8 juta dari penghasilannya hanya untuk transportasi umum,” tegasnya.

Baca Juga: Waduh! Tahun 2030 Lahan Makam di Depok Penuh

Ade mendorong, agar Pemerintah Kota Depok lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPTJ, maupun DKI Jakarta untuk memperluas cakupan layanan transportasi publik hingga ke dalam kawasan perumahan.

“Saat ini, yang tercatat paling efektif saat ini memang ojek online, karena cepat dan bisa langsung jemput di depan rumah. Tapi kita harus cari solusi bagaimana menghadirkan transportasi publik yang lebih murah dan terjangkau,” tuturnya.

Sebagai bagian legislatif, pihaknya juga mendorong adanya subsidi transportasi publik melalui skema Public Service Obligation (PSO), seperti yang dilakukan Pemprov DKI untuk layanan Transjakarta.

Baca Juga: Imigrasi Depok Bantah Praktek Makelar Paspor : Pelayanan Sesuai SOP

“Kalau ada angkot yang dikelola Pemkot Depok, anggarannya bisa disubsidi. Itu perlu PSO juga. Kalau dilepas ke swasta, ya tetap mahal dan bersaing dengan moda transportasi lain,” tambahnya.

Mengnai waktu tempuh dari pemilihan transportasi, Ade menulai juga keterjangkauan harga, dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih moda transportasi. Ade berharap, trayek yang direncanakan Dishub maupun pemkot depok nantinya dapat menjadi jalan keluar atas keluhan warga selama ini.

“Mereka korbankan uang lebih banyak demi menghemat waktu. Ini soal efisiensi dan efektivitas. Transportasi publik harus bisa menjawab kebutuhan ini,” pungkas Ade.***

Jurnalis: Risky Dwi Lestari 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jangan Malas! Ayah di Depok Diminta Ambil Rapor Anak

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:30 WIB

Buruh di Depok Ingin UMK Naik 6,5 Persen

Kamis, 18 Desember 2025 | 07:30 WIB

BPN Depok Sematkan Pin Emas Kepada Kejari

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:30 WIB
X