Arie Afriansyah mengatakan, melakukan reformasi ‘take home pay’ bagi mereka, diperhitungkan 5 kali dari UMR Jakarta dan skema pembayaran uang pensiunnya agar diubah dengan menghapus uang pensiun bulanan, diganti 1 kali uang akhir jabatan yang diperhitungkan hanya berdasarkan gaji pokok dan masa kerja, dengan rumus yang biasa digunakan bagi karyawan di suatu perusahaan.
Seharusnya, pemerintah dapat meninjau kembali secara komprehensif semua kebijakan dan harga-harga kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, demi mengurangi beban hidup yang semakin terasa berat bagi banyak kalangan akhir-akhir ini.
Baca Juga: Jamin Kondusifitas Kota Depok, Personel Gabungan TNI dan Polri Lakukan Patroli Skala Besar
“Kebijakan DPR dan Pemerintah harus pro rakyat karena keberadaan kedua Lembaga negara ini ada karena rakyat,” ungkap dia.
Arie Afriansyah meminta, kepada seluruh aparat yang bertugas di lapangan tidak mudah terprovokasi dan dapat menahan diri dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan kekerasan kepada para demonstran.
“Karena mereka semua adalah warga bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” tutur dia. ***
Artikel Terkait
Unjuk Rasa di Depok Batal, Walikota Supian Suri : Sudah Kami Terima Aspirasinya
Tenang! Depok Dipastikan Kondusif dari Anarkis : Forkopimda dan Ornas Agama Gelar Doa Bersama
Satset! Tunjangan Rumah Anggota DPRD Kota Depok Dievaluasi
Ketuk Pintu Langit, Petugas dan Warga Binaan Rutan Depok Doa Bersama untuk Kondusifitas Indonesia
Jamin Kondusifitas Kota Depok, Personel Gabungan TNI dan Polri Lakukan Patroli Skala Besar
Jorok! Truk Tinja Kedapatan Buang Limbah ke Sungai Ciliwung Depok
Doa Bersama Lintas Agama di Depok, Walikota Supian Suri : Teguhkan Tekad Jaga Kota Ini, Jaga Negeri Ini