Banyak Pendatang di Depok Belum Urus KTP, Berpengaruh Kepada Infrastruktur : Begini Penjelasan Pengamat

RADARDEPOK.COM - Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati mengatakan, penduduk pendatang tanpa KTP di banyak kota, sering kali diduga sebagai faktor pemicu kriminalitas. Namun, penelitian akademik justru menunjukan hubungan yang tidak sederhana.

“Studi internasional terbaru di Journal of Urban Economics (2025), menemukan bahwa arus migrasi ke kota tidak otomatis meningkatkan tindak kriminal,” ujar Devie saat dikonfirmasi Radar Depok, Kamis (11/9).

Di Kota Depok, sambungnya, keberadaan pendatang berpotensi lebih banyak berdampak pada aspek infrastruktur kota. Seperti halnya transportasi, perumahan, sanitasi, serta tantangan dalam administrasi kependudukan. Dampak sosialnya, juga bergantung pada sejauh mana mereka bisa berintegrasi dengan warga setempat.

“Jika integrasi ini berjalan baik, para pendatang justru dapat memperkuat jejaring sosial dan mendukung aktivitas ekonomi informal yang penting bagi kota,” kata Devie.

Baca Juga: Walikota Depok Supian Suri : Maulid Nabi Momentum Teladani Akhlak Rasulullah

Dengan demikian, menurut Devie, isu utama bukan soal ada atau tidaknya KTP Depok. Melainkan bagaimana pemerintah kota mampu mengelola data kependudukan, memperkuat layanan publik, dan mendorong integrasi sosial.

“Dibutuhkan pendekatan berbasis data dan inklusi sosial yang kuat, agar mampu efektif menjaga keamanan dan harmoni di kota,” ujar Devie.

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, tak menampik adanya fenomena sosial seperti ini. Ada dua poin yang ia sampaikan. Pertama, ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang ingin mengurus NIK.

“Dan untuk pemerintah, tentu harus segera menertibkan. Benar, memang ada potensi perbuatan melawan hukum jika kondisi ini dibiarkan. Dan ada masalah sosial lain,” ungkap Ade Supriyatna

Ade Supriyatna mencontohkan, di Kampung Baru, Harjamukti, bahkan pemerintah pusat sampai turun. Klarena ada aset pusat disana.

“Kemarin ketika Pak Gubernur KDM (dedi Mulyadi) kesana, kan kita harap ada titik terang. Mau diurusin serius. Cuma saya lihat, melemah lagi nih, makanya harus di mention juga Pak KDM gimana,” tegas Politikus PKS ini.

Baca Juga: Catat! Cagar Budaya Depok Tambah Lima Aset

Lebih lanjut, kata Ade Supriyatna, ketidakpatuhan terhadap administrasi kependudukan, tentu punya dampak lain. Misalnya di kampung pemulung,

“Kita bicara sisi kemanusiaan saja. Jika warga ini sakit, mestinya kan bisa dibantu lewat UHC KTP Depok. Kalau tidak punya, tentu akan sulit. Kita itu mau bantu pastinya,” beber Ade Supriyatna.

Ade Supriyatna menerangkan, perlu ada tindakan persuasif kepada warga. Beri edukasi kepada warga tersebut, untuk punya NIK Depok. Tentu syaratnya, bisa menetap di tempat yang jelas.