Selain itu, Idris mengingatkan jajarannya soal arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi di antaranya, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan keras, serta birokrasi lincah dan cepat. Dari sejumlah poin tersebut, sebagian besar sudah dijalankan Pemkot Depok.
"Dengan program kegiatan di tahun 2024, bagaimana melakukan upaya menyejahterakan masyarakat sesuai arahan Presiden. Depok akan mendapatkan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bersama enam kabupaten dan enam kota se-Indonesia," terang dia.
Baca Juga: Peresmian Pasar Parung Panjang: Dari Kumuh Menjadi Mewah dalam Waktu 12 Bulan
Dia bilang, Pemkot Depok juga akan melaunching Easy Plan yang merupakan sebuah platform digital yang mengajak seluruh citizen dan netizen yang ber KTP Depok untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung tanpa ada perantara.
"Melalui platform ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi aktif warga dalam perencanaan program pembangunan di Kota Depok," sebut Idris.
Perlu diketahui, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok meningkat ke angka 5,24. Namun masih di bawah nasional sebesar 5,32 dan provinsi sebesar 5,45.
"Faktor utamanya kenaikan LPE nasional, dan provinsi ini adanya unsur pertanian, serta di Kota Depok ini jadi permasalahan karena lahan banyak berkurang," tutup dia. (RD)
