Mantan Ketua Umum MUI itu menyampaikan, keterlibatan lebih banyak pemilih juga akan meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pasalnya akan memberikan pengaruh terhadap pengakuan dengan segala pelaksanaannya. Dia berharap pemilu berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Prinsip ini harus dikawal, agar pemilu berjalan dengan baik.
Pada kesempatan itu Ma'ruf juga menyampaikan, secara alamiah setiap menjelang kontestasi pemilu, temperatur politik akan menghangat. Untuk Pilpres saja, sebentaragi masuk masa kampanye. Dia mengatakan sebagai dinamika demokrasi dan masih dalam koridor hukum, tensi politik yang menghangat itu sah-sah saja.
Baca Juga: Sambut Pemilu, Camat Tapos Depok Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Wilayah
Dia menegaskan perbedaan preferensi politik menjadi hal yang wajar. Perbedaan politik harus disikapi secara matang dan dewasa. Jangan sampai agenda politik lima tahunan itu memecah belah bangsa Indonesia.
"Saya berpendapat ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari," katanya. Karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Ketiganya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Kemudian soal politik identitas dan politik uang.
Untuk mencegahnya, perlu pengawasan yang lebih ketat. Karena biasanya ketika menjelang pemilu, selalu muncul isu-isu tadi. Mulai ujaran kebencian, berita bohong, dan lainnya. Ma'ruf berpesan para pengawas pemilu harus jeli. Serta harus tegas dan harus betul-betul berani melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Jika tidak ada tindakan tegas, bisa menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.
Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jubir TKN Prabowo-Gibran Herzaky Mahendra berharap usai penetapan dan pengundian nomor urut situasi politik kian kondusif. Caranya dengan menghindari penyebaran fitnah antar paslon.
Baca Juga: Resmi Beroperasi, TPSAT Cilangkap Depok Mampu Olah Sampah 1,4 Ton Per Hari
Sebab selain tidak produktif untuk kampanye politik, TKN menganggap fitnah dan drama dalam politik hanya akan membuat masyarakat lelah. "Dan dalam jangka waktu panjang bisa merusak cara kita berpolitik, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.
Herzaky mengaku memahami bahwa setiap tim paslon memiliki persoalan masing-masing. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan menyebar tuduhan tak berdasar. "Pak Prabowo Gibran begitu banyak diserang kenapa Pak Prabowo dan Tim Kampanye tidak membalas. Jawabannya adalah ini adalah budaya yang ingin kita bangun," jelasnya.
Dia berharap aparat dapat menjaga netralitas sesuai pesan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan langkah TKN akan selaras dengan apa yang disampaikan Prabowo, yaitu mengedepankan pemilu bersih dan adil. "Dan kami yakin penyelenggara dan pengawas dapat berlaku adil. Semua harus dimulai dari pikiran yang positif." tutupnya.
Terpisah, meski demikian nomor urut telah ditetapkan, semua peserta diminta tetap menahan diri untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat ajakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pasca tuntasnya pengundian nomor urut. Bagja mengatakan, sesuai tahapan, masa kampanye baru dibuka pada 28 November. Oleh karenanya, peserta belum dibolehkan menyampaikan ajakan terbuka kepada publik.
Baca Juga: Berburu Kabut di Sevillage, Tempat Wisata Alam sekaligus Glamping Paling Keren di Puncak
"Kami sudah ingatkan kepada partai politik bahwa sekarang belum masa kampanye," ujarnya, kemarin. Yang bisa dilakukan saat ini, lanjut dia, hanya sebatas sosialiasi. Yakni mengenalkan tanpa ajakan. Konsekuensinya, jika terdapat ajakan maka bisa jadi menjadi pelanggaran.
Dalam pengundian nomor urut Selasa malam, ada dua cawapres yang melontarkan kalimat meminta dukungan. Yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Terkait hal itu, Bawaslu tengah dalam kajian. "Kita kaji dulu," tuturnya.