Sayyidatul menjabarkan, total ada enam indikator pada variabel hak sipil dan politik (sipol) serta lima indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) yang menjadi acuan penilaian indeks HAM.
Baca Juga: Ini Cerita Dibalik Penerapan Pengobatan Gratis pakai KTP di Kota Depok
Nah, dari skor rata-rata 3,2 tersebut, banyak dikontribusi indikator hak ekosob, yakni rata-rata 3,3. Sedangkan indikator hak sipol berada di skor rata-rata 3.
Khusus untuk hak sipol, skor terendah disumbang indikator hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, yakni 1,3. Sementara itu, skor rata-rata hak ekosob paling rendah disumbang indikator hak atas tanah, yakni 1,9.
”Pemenuhan hak tersebut (hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas tanah) adalah yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi,” ujarnya.
Baca Juga: M Faizin Jamin Jawa Barat Fasilitasi Pelayanan Liburan Natal dan Tahun Baru dengan Maksimal
Selama periode kedua Jokowi, lanjut Sayyidatul, indeks HAM Indonesia tidak pernah mencapai skor moderat (4). Pada 2019 skor nasional 3,2.
Kemudian pada 2020, skornya turun menjadi 2,9. Selanjutnya pada 2021, naik menjadi 3. Kenaikan kembali terjadi pada 2022, yakni 3,3. ”Dan di tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,2,” ungkapnya.
Penurunan skor tersebut menjadi catatan penting bagi Jokowi dan capres-cawapres yang akan terpilih pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Begini Kata Pengamat Kesehatan UI Soal Pendidikan Gratis yang Hanya Gunakan KTP
Rekomendasi Setara Institute, kepemimpinan nasional yang baru nanti mesti menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Calon terpilih nanti juga mesti memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses. Terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM di sektor bisnis.
Catatan kritis terkait isu HAM juga dibuat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Baca Juga: Berobat di Kota Depok Kini Cukup Pakai KTP, Simak Penjelasan Imam Budi Hartono
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menjelaskan, diskursus HAM sangat minim menjelang Pemilu 2024. Dari pengamatan KontraS, ketiga pasangan capres-cawapres belum sepenuhnya menempatkan dimensi HAM sebagai prioritas utama visi dan misi.