Durasi Debat Capres 120 Menit, Polisi Tutup Jalan Depan Gedung KPU Besok

RADARDEPOK.COM – Persiapan jelang debat pilpres perdana terus dimatangkan KPU. Selain persiapan acara inti, kemarin (10/12) KPU berkoordinasi dengan kepolisian untuk teknis pengamanan.

Rencananya, selama debat berlangsung, Jalan Imam Bonjol yang membentang di depan gedung KPU ditutup.

Komisioner KPU August Mellaz menjelaskan, persiapan mengenai teknis acara, termasuk urusan keamanan, dibahas secara internal. Yang jelas, kata dia, KPU terus mematangkan persiapan acara tersebut.

Baca Juga: Berobat Hanya Pakai KTP, Ini Kesaksian Warga Depok : Program UHC Dirasakan Manfaatnya

Mulai tema debat, persiapan panelis dan moderator, hingga alur acara. Sedangkan untuk format debat, August memastikan tidak ada perubahan.

Khusus durasi debat, menurut August, berlangsung selama 120 menit. Karena disiarkan secara langsung di sejumlah stasiun TV, perhitungan durasi akan dimulai tepat waktu.

Yakni, pukul 19.00. Acara debat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. ”Sampai nanti penutup itu durasi waktunya 120 menit,” kata August.

Baca Juga: Bela Rakyat Kecil, PKS Tolak Biaya Haji 2024 : Ini Penjelasan Imam Budi Hartono

Acara debat besok rencananya dibagi dalam enam segmen. Jika ditambah dengan durasi iklan layanan masyarakat selama 30 menit, total durasi dari awal hingga akhir menjadi 150 menit. 

Di sisi lain, Setara Institute for Democracy and Peace dan International NGP Forum on Indonesian Development (INFID) kemarin merilis indeks hak asasi manusia (HAM) Indonesia 2023.

Temuannya, skor rata-rata nasional indeks HAM tahun ini turun 0,1 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, dari rata-rata 3,3 menjadi 3,2 (skala penilaian rentang 1–7). 

Baca Juga: Presidium Forum Alumni UI : Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Calon Pemimpin yang Tepat dan Amanah

Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah menjelaskan, penurunan indeks HAM tersebut menunjukkan adanya stagnasi HAM menjelang satu dekade kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Angka itu juga menunjukkan bahwa kinerja negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM masih di bawah angka moderat (4).