RADARDEPOK.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) gerak cepat untuk segera merealisasikan program Sekolah Rakyat (SR) Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah bertemu secara langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna membahas teknisnya.
Gus Ipul, sapaan Mensos, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja datang ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta bantuan dalam merealisasikan rencana SR.
Baca Juga: Pemerintah Evaluasi Menu Makan Bergizi Gratis, Susu Bisa Diganti Tahu-Tempe
Presiden Prabowo telah menugaskan Kemensos untuk membangun sekolah rakyat seperti disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1) pekan lalu.
Rencananya, pilot project SR bakal dibangun di Jabodetabek. Ada tiga titik yang dipilih sebagai lokasi implementasi. ”Ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos kemarin (8/1).
SR, lanjut dia, merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu. Khususnya, mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem. Harapannya, mereka bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.
Baca Juga: Kejari Depok Siap-siap Garap RK, Tunggu Limpahan Berkas Dugaan Kasus Asusila dari Polres Metro
SR akan dibangun menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas, tapi juga dapat dijamin asupan gizi untuk para siswanya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik ajakan kolaborasi Kemensos. Diakuinya, sejatinya penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ada saat ini dibuat untuk membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.
Dari empat jalur yang tersedia, terdapat jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas dan anak kurang mampu agar bisa ditampung di sekolah negeri. ”Jadi, konsepnya itu yang elite dan alit (kecil, Red) bisa berkumpul,” papar sekretaris umum PP Muhammadiyah itu.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Pribadi Hasto
Sekolah Rusak
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) turut mendesak pemerintah agar memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak, baik kategori sedang maupun berat.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menegaskan, renovasi dan revitalisasi sekolah rusak itu harus jadi prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.
Diakuinya, pemerintah memang memasukkan pembangunan dan perbaikan 22 ribu sekolah baru dalam program quick win-nya. Namun, hal itu tak boleh sekadar program. ”Ini harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.