RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok dipastikan bakal melakukan penghematan besar-besaran di 2026. Rasionalisasi belanja menjadi opsi yang wajib dilakukan. Kondisi ini menjadi salah satu dampak dari pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Tak main-main, pemotongan TKD untuk Depok menyentuh Rp342 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, rencana pembangunan 2026 saat ini masih dalam tahap finalisasi. Pasalnya, sedang melakukan rasionalisasi belanja.
“Dampak pengurangan TKD 2026 sebesar Rp342 miliar,” kata Dadang Wihana kepada Radar Depok, Selasa (14/10).
Dadang Wihana tak menampik, kehilangan data TKD cukup signifikan dampaknya. Sebab itu, sejumlah strategi belanja kini sedang dilakukan.
Pemkot Depok, kata dia, akan memprioritaskan program kerja terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang notabene menjadi kewajiban daerah guna ketersediaan layanan dasar.
Baca Juga: Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil di Depok Tunggu APBN
“Lalu, juga program unggulan yang beririsan dengan penyelesaian masalah-masalah pembangunan kota,” jelasnya.
Mantan Camat Sukmajaya ini menerangkan, program unggulan tetap akan dikerjakan, meski akan ada rasionalisasi belanja di seluruh perangkat daerah.
“Penyesuaian dari program yang sudah direncanakan. Tetapi, kita juga harus memperhitungkan target kinerja yang sudah diarahkan,” ucap Dadang.
Lebih lanjut, kata Dadang, pemotongan TKD terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Namun begitu, program strategis pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, akan tetap menjadi konsen.
“Lalu, program-program punggulan di Depok juga menjadi prioritas, terutama yang terkait dengan penanganan kemacetan lalu lintas, lalu penanganan sampah, dan lain-lain,” beber Dadang.
Disinggung soal pembebasan lahan di Jalan Raya Sawangan guna mengentaskan kemacetan, Dadang menuturkan, tetap bisa berjalan. Pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan dari ujung Jalan Enggram ke Jalan Pemuda pada tahun ini. Lalu tahun depan mulai konstruksi.
Setelah itu, dilanjutkan pembebasan lahan dari ujung Jalan Enggram-Pemuda ke arah Parung Bingung.
“Arah Parung Bingung sampai dengan ke arah exit tol Sawangan lebih kurang 100 meteran, belum sampai ke Raya Keadilan. Pagunya ini menunggu dulu hasil DED yang disampaikan oleh PUPR. Termasuk jumlah bidang yang dibebaskan,” ujar pria yang menjabat sebagai Kepala Dishub Kota Depok ini.
Dadang mengatkan, pemerintah juga berencana akan menggali potensi pajak yang selama ini kurang maksimal dalam penyerapan. Mencari pajak potensial.