RADARDEPOK.COM – Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok, mendapat angin segar, pasca menerima pinjaman modal akad kredit dari BJB, dengan subsidi Pemkot Depok 8 hingga 9 persen.
Pinjaman modal untuk usaha itu diterima 10 pelaku UMKM dengan nilai yang bervariasi, dari Rp 7.500.000 hingga Rp 25.000.000, saat berlangsungnya launching pameran subsidi bunga pinjaman, di Lantai 5 Gedung Balaikota Depok, Rabu (19/11).
Program ini merupakan kolaborasi strategis Pemkot Depok dengan BJB, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong UMKM di Kota Depok naik kelas.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin mengungkapkan, program ini merupakan wujud kepedulian Pemkot Depok dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Program tersebut dijalani atas dasar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan alokasi anggaran pada 2025 sebesar Rp1,5 miliar.
“Meski hal ini dilakukan secara perdana, tetapi pengajuan proposal sudah ada 60 yang masuk, dan akhirnya disaring hingga 10 UMKM yang melaksanakan akad kredit secara simbolis,” ungkap Thamrin kepada Radar Depok, Kamis (20/11).
Pada kegiatan launching pameran subsidi bunga pinjaman tersebut, sambung Thamrin, juga dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan menuju UMKM naik kelas, yang turut mendapat dukungan dari BJB.
“Pagunya itu tiap UMKM maksimal Rp50 juta. Kemudian juga untuk yang Rp1 juta hingga Rp25 juta itu subsidinya 90 persen atau 9 persen, sementara untuk yang Rp25 juta hingga Rp50 juta itu subsidinya 80 persen atau 8 persen dari bunga bank yang rata-rata 10 persen,” ungkap Thamrin.
Jadi, lanjut Thamrin, UMKM di Kota Depok akan dimudahkan dan diringankan dalam hal membayar bunga pinjaman modal tersebut. Mereka hanya membayar bunga 1 atau 2 persen saja, sementara itu 8 hingga 9 persennya ditanggung APBD Pemkot Depok.
“Besaran subsidi yang ditawarkan Pemkot Depok ini jauh melampaui program serupa di tingkat pusat. Pemerintah pusat saja subsidi KUR-nya empat persen. Kita sampai sembilan persen. Ini kan suatu terobosan yang baru ya, buat Kota Depok bisa membantu UMKM agar mempunyai subsidi hingga 9 persen," terang Thamrin.
Baca Juga: Waspada! Empat Kecamatan di Depok Rawan Bencana : Ini Data dan Faktanya
Kendati demikian, Thamrin mengaku, masih ada kendala utama yang dihadapi UMKM dalam proses pengajuan. Kendala utama UMKM rata-rata pada BI checking. Artinya, kalau BI checking nya sudah gagal, bank mana pun tidak akan mau terima.
Sementara untuk proses pengajuannya, Thamrin menjelaskan, setelah dokumen lengkap ditargetkan maksimal 14 hari kerja di BJB, dan total proses hingga persetujuan maksimal bisa memakan waktu sebulan, karena adanya survei lapangan dan proses lainnya.
“Selain pembiayaan, DKUM Kota Depok juga aktif memfasilitasi UMKM binaan untuk mengakses pasar ritel besar. Rencananya, Walikota Depok akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU), dengan pihak ritel guna meningkatkan UMKM di Kota Depok,” tandas Thamrin. ***