Diklat Guru SD, Ketua BMPS: Pendidik harus Memahami Lima Kompetensi Sosial Emosional

RADARDEPOK.com - Forum Doktor Manajemen Pendidikan (FDMP) Universitas Pakuan (Unpak)  bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor kembali menggelar Diklat bagi guru sekolah dasar (SD).

Diklat ini digelar sehari dan diikuti 300 guru di Auditorium Aysha kampus Al-Madinah pada Rabu, 6  November 2024. Kali ini, diklat mengangkat tema “Membangun Kepribadian Holistik”.

Ketua BMPS Kabupaten Bogor yang juga Ketua FDMP Agus Sriyanta mengatakan, diklat ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas para guru SD di bumi Tegar Beriman. 

Sehingga, kata Agus, para guru SD  mampu memahami lima kompetensi pembelajaran sosial emosional dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran di sekolah. 

Baca Juga: Balita dan Ibu Hamil di Duren Mekar Depok Terima PMT Lokal

“Para guru di sekolah swasta memang sangat membutuhkan berbagai diklat yang tujuannya meningkatkan mutu pelayanan dalam pembelajaran,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Kabupaten Bogor Nina Nurmasari mengatakan jika kegiatan ini merupakan kolaborasi yang sudah terjalin baik antara pihaknya dengan BMPS dan FDMP Unpak.

Menurut Nina, persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor saat ini sangat komplek, sehingga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. 

“Kita optimistis menghasilkan insan-insan terbaik yang memiliki kemampuan menjawab tantangan jaman,” ujar Nina.

Baca Juga: Bela Istri Chandra Rahmansyah Soal Isu Alexis di Pilkada Depok 2024, Mamah Dedeh : Orang Sudzon Akan Mencari Kesalahan

Nina juga berpesan kepada seluruh guru bisa memberikan inspirasi, kreatif, serta menjunjung tinggi nilai nilai profesionalisme, dan melakukan pelayanan pendidikan yang terukur dan bertanggung jawab. 

“Karena itu guru harus mampu memilah persoalan dan mampu mengendalikan diri agar tidak terjebak pada hal-hal yang sekiranya tidak perlu dilakukan, mengingat belakangan ini ada guru yang harus menghadapi persoalan hukum,” imbuh Nina Nurmasari.***