Fantastis! Biaya Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas Hampir Rp1 Triliun, Begini Langkah Pemkab Bogor

RADARDEPOK.COM - Pemkab Bogor sedang menginventarisir lahan milik pemerintah di sepanjang Sungai Cileungsi dan Cikeas, untuk kebutuhan normalisasi sebagai langkah penanganan banjir menahun di wilayah timur Bumi Tegar Beriman dan Kota Bekasi.

Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Muji Lestari menjelaskan, Bupati Rudy Susmanto telah menginstruksikan untuk pendataan lahan aset di sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.

“Untuk normalisasi sungai ini demi menekan biaya pembebasan lahan dan percepatan normalisasi, agar permukaan sungai dapat mengimbangi debit air saat hujan lebat,” terang Muji Lestari.

Baca Juga: Pemkab Bogor Petakan Sekolah yang Fasilitasnya Terbatas

Biaya pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas diperkirakan sekitar Rp370 miliar untuk wilayah Kabupaten Bogor, dan total hampir Rp1 triliun atau sekitar Rp700-800 miliar untuk dua wilayah, termasuk Kota Bekasi.

"Timeline dari pemerintah pusat itu, Desember 2025 inventarisirnya sudah selesai," kata Muji Lestari.

Khusus di wilayah Kabupaten Bogor, normalisasi sungai dilakukan di dua desa Kecamatan Gunungputri, yakni Bojongkulur dan Ciangsana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyatakan, penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.

"Penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas sudah dirancang oleh Kementerian PU, termasuk normalisasi, pelebaran sungai, dan pembangunan polder," kata Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat Rochmat Jatnika menyebutkan, pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penanganan banjir tersebut.

Baca Juga: Bangli dan PKL di Simpang Pasar Cibinong Bogor Diratakan

"Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larapnya (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)," ujar Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat Rochmat Jatnika juga menyebutkan bahwa Pemkab Bogor telah mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan pada Maret lalu, dan berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan.

"Kita berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan, dan Pemkab Bogor siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir tersebut," kata Sekda Ajat.

Baca Juga: Mendengar Abah Sanusi Asal Bogor Bisa Ibadah Haji: 70 Tahun Menabung, Jadi Calon Haji Tertua