RADARDEPOK.COM-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku banyak menerima kritikan dari SMA/SMK swasta terkait kebijakannya soal satu rombongan belajar (rombel) dari 36 menjadi 50 siswa di SMA/SMK negeri dan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Sebab dampak dari kebijakannya tersebut, membuat sekolah swasta minim mendapat siswa pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SMPB) tahun ajaran 2025/2026.
Baca Juga: Rilis Official Trailer, Film Gereja Setan Angkat Kisah Sekte Sesat yang Mencekam!
Meski demikian, Dedi Mulyadi yang karib disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menanggapinya dengan santai. Bahkan balik mempertanyakan kualitas sekolah swasta, sehingga masyarakat enggan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan non-pemerintah.
“Ingat, yang mengalami penurunan jumlah peserta didik baru merupakan sekolah swasta yang juga menurun. Misalnya yang dulu 30 siswa menjadi 20 siswanya. Saya punya data 5 tahun terakhir, kenapa sekolah itu menurun (peminatnya), berarti kualitas sekolahnya yang kurang diminati,” katanya.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di SMA/SMK negeri, dimana peminatnya melimpah. Bahkan ketika kuota SPMB penuh dan ditambah jalur PAPS masih tidak terakomodir.
“Tetapi sekolah-sekolah yang favorit hari ini penuh. Ini yang harus menjadi evaluasi kita. Kemudian hari ini kita bangkunya (mebeler) sudah siap, kalau ruangan panas kita kasih AC, termasuk akan dibangunkan ruang kelas dengan jumlah banyak dan lebih luas," ucapnya.
Baca Juga: Berapa Besaran Dana PIP 2025 untuk Jenjang Pendidikan SD, SMP, dan SMA?
Kemudian, KDM melanjutkan, tidak semua sekolah swasta yang memang favorit jumlah anak didiknya sedikit.
“Nah coba di cek deh sekolah swasta favorit, kan banyak peminatnya. Kemudian berikutnya tugas gubernur apa sih, tugas gubernur itu adalah menjamin rakyatnya bisa sekolah itu aja, karena saya ditugasin oleh negara dan dipilih oleh rakyat, untuk menjamin rakyat sekolah,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah SMK swasta di Kabupaten Bogor, krisis anak didik pada tahun pelajaran 2025/2026. Jumlah siswa baru di sekolah swasta bisa dihitung jari.
Dari 351 SMK swasta yang tercatat di Bumi Tegar Beriman, hampir semuanya terdampak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait satu rombongan belajar 50 siswa di SMA/SMK negeri juga Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Baca Juga: Rebel Series Tampil Semakin Ekspresif dengan Ubahan Baru dan Warna Eksklusif
Artikel Terkait
Perusakan Rumah di Sukabumi, KDM: ini Pidana yang Harus Disikapi Secara Hukum
KDM Terbitkan Sura Edaran Soal Jaminan Akses Pendidikan, Simak Isinya
DKR Depok Nilai Dinas Pendidikan Jawa Barat Pelintir Kebijakan KDM, Buntutnya Siswa Miskin Tetap Tak Bisa Sekolah
Kebijakan KDM Sengsarakan SMK/SMA Swasta, Satu Kelas Cuma 21 Siswa, Turun Sekitar 120 Murid Dibanding Tahun Lalu
KDM Janji Tuntaskan Masalah Longsor Gunung Putri