RADARDEPOK.COM-Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Rumpin (IKA HMR) menyampaikan keprihatinan sekaligus dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memastikan rencana jalur tambang tidak melewati kawasan padat penduduk.
Ketua Umum IKA HMR, Ibnu Sakti Mubarok, menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan jalur tambang adalah menciptakan solusi, bukan menambah masalah baru bagi masyarakat sekitar.
“Kami sangat mendukung dan memahami niat baik pembangunan jalan tambang untuk mengurangi dampak lalu lintas kendaraan berat di jalan umum. Namun faktanya, jalur yang hanya sampai Huluwarang belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Bila jalur tersebut tetap melewati kawasan padat penduduk seperti Desa Sukasari, Tamansari, dan terutama Sukamulya, maka potensi gangguan keselamatan dan kenyamanan warga akan tetap ada,” ujar Ibnu Sakti mubarok.
IKA HMR menilai bahwa pembangunan jalan tambang yang tidak tersambung langsung dengan jalur tol—seperti rencana ke Tol Parung-BSD- akan menimbulkan ketimpangan baru. Selama jalan tambang belum terhubung secara utuh, kendaraan tambang tetap akan melintas di jalur padat penduduk yang berisiko tinggi.
“Pemkab dan Pemprov sebaiknya menghitung ulang jalur yang direncanakan. Jangan sampai proyek yang dimaksudkan sebagai solusi justru menjadi sumber masalah baru. Kalau koneksi ke tol komersil masih harus menunggu lama, maka proyek ini perlu dikaji ulang dari awal,” tambah Sakti.
IKA HMR menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Jalur tambang harus dirancang secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan agar benar-benar membawa manfaat bersama.
Baca Juga: Jangan Panik! Begini Cara Mengenali Baterai Smart Key yang Mulai Lemah
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menghitung kebutuhan anggaran tahun 2026 untuk melanjutkan pembangunan jalan tambang dan akses umum lainnya, demi mendorong konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah barat Bumi Tegar Beriman.
“Intinya, ini semua demi kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan niat baik bersama,” kata Jaro Ade pada rapat percepatan pembebasan tanah untuk kepentingan masyarakat umum, yang dipimpin l Wakil Bupati Ade Ruhandi atau Jaro Ade pada Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Anggota DPR RI, Ravindra Airlangga Gelar Cek Kesehatan di Parung Panjang
Jaro Ade menyebut pentingnya komitmen semua pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur publik, terutama akses jalan umum alternatif di wilayah Cigudeg Rumpin menuju rencana jalur tol.
“Pemerintah daerah mengapresiasi para pengusaha dan masyarakat yang masih komitmen mendukung kebijakan pembangunan daerah. Ini bentuk nyata kolaborasi untuk kepentingan umum,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa pihak swasta menunjukkan komitmen nyata dengan menyerahkan atau menghibahkan lahan untuk pembangunan jalan.