Sedih Dah Kalo Diceritain! Kegiatan Belajar Murid Terganggu Gegara SDN Utan Jaya Pondok Jaya Depok Disegel : Ini Kronologisnya

RADARDEPOK.COM – Hari pertama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di UPTD SDN Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, terganggu. Hal tersebut dampak dari sengketa lahan sehingga dilakukan penyegelan dari pihak yang mengaku ahli waris pemilik tanah, Senin (6/1).

Akibatnya KBM di sekolah tersebut tidak terlaksana dengan lancar karena pelajar. Orang tua murid hingga guru tidak bisa masuk ke dalam sekolah untuk beberapa saat.

Baca Juga: Gak Perlu Kukus, Bisa Buat Telur Dadar Sayuran Lembut dan Gurih yang Cocok Jadi Bekal Anak Sekolah yang Simple!

Salah satu orangtua murid, Wulan mengaku kaget dan mengeluhkan dampak penyegelan tersebut.

"Iya, tadi sempat kaget begitu sampai di sekolah ternyata pagar sekolah di segel dan murid-murid ngak biasa masuk sekolah," kata Wulan kepada Radar Depok, Senin (6/1).

Wulan bersama orang tua murid lainya mengaku sempat menunggu kejelasan soal kegiatan belajar mengajar hingga jelang siang hari tadi.

"Sempat nunggu sama orang tua murid lainya. Ada juga yang langsung pulang begitu tau ngak bisa masuk sekolah karena di segel," ujar Wulan.

Di lokasi, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, merespon informasi warga dan langsung menyambangi lokasi SDN Utan Jaya.

Siswanto menyatakan, pihaknya sudah lakukan dialog dengan warga sebagai pemilik lahan dan nantinya akan lakukan upaya terhadap pihak yang berkonflik antara ahli waris lahan dan Pemkot.

"Saya datang karena mendapat laporan dari warga yang anaknya sekolah di sini. Kepentingan saya datang ke situ hanya satu, ingin membuka gerbang sekolah itu agar proses belajar tetap jalan," kata Siswanto.

Baca Juga: Dihadiri 120 Atlet Berbakat, Kickboxing Sleman Sukses Gelar Kejurkab Pertama

Siswanto mengatakan, telah mengadakan dialog dengan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut dan melakukan konfirmasi dengan pihak Pemkot Depok.

"Dari pihak ahli waris, mereka mengklaim tanah sekolah ini milik keluarga mereka. Namun, setelah dikonfirmasi dengan bagian aset Pemkot, ternyata tanah tersebut tercatat sebagai milik Pemkot," kata Siswanto.

Siswanto menegaskan, Komisi D tidak terfokus pada siapa pemilik tanah tersebut, melainkan memastikan KBM tetap berlangsung.

"Kami tidak peduli siapa yang memiliki tanah ini, yang jelas proses belajar-mengajar harus tetap berjalan, apalagi siswa sebentar lagi akan menghadapi ujian," ujar Siswanto.