KPK Sebut Pengawasan Menu Stunting Kurang, Dewan Desak Pemkot Depok Ganti Kadinkes : Walikota Pasang Badan

RADARDEPOK.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok terus menjadi sasaran atas gemparnya menu stunting via program pemberian makanan tambahan (PMT).

Terbaru, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyoroti membuminya bahasan komposisi PMT, yang viral akibat jauh dari anggaran yang ditetapkan. Malah, DPRD Depok menyuarakan Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati dicopot. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut polemik tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan. "Pengawasan internal aja yang kurang sigap, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," tegas Pahala, Rabu (22/11).

Baca Juga: Indept News 6 : Vendor PMT 'Nyanyi' Terkait Menu Stunting Depok

Pahala menyebut, permasalahan ini bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sebab, masalahnya bukan dari pendanaan, tapi penggunaan.

"Kalau SIPD-nya sih enggak, kan sudah benar tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan," ucap Pahala.

Karenanya, pengawasan internal wajib dikuatkan jika tidak mau adanya permasalahan serupa. Pemotongan anggaran bisa terjadi setelah dana dicairkan jika tidak dipantau.

Baca Juga: Indept News 5 : Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Sebut Stunting Depok Terendah ke Lima di Indonesia, Kemenkes Bilang Sudah Tepat

Sejauh ini, lanjut Pahala, KPK tidak bisa melakukan pemanggilan maupun peneguran kepada pihak-pihak yang mengelola dana untuk menu makanan pencegahan stunting di Depok itu. “Kami saat ini hanya bisa menjelaskan duduk masalahnya,” kata Pahala.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, dengan maraknya PMT lokal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka dari itu perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

“Kami selaku Komisi A yang membidangi tentang kepegawaian, di dalam rapat nanti kami akan minta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok diganti,” tegas Hamzah usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (22/11).

Baca Juga: Indept News 4 : Diduga Ada Mark Up Anggaran di PMT, Dinkes Depok Rincikan Anggaran

Kemudian, Hamzah juga menyoroti terkait minimnya pengawasan yang dilakukan Dinkes Kota Depok ketika PMT lokal tersebut disalurkan.

Padahal menurut dia, program Walikota Depok dengan memberikan makanan tambahan lokal untuk balita stunting itu sudah bagus.

“Dinkes Kota Depok saya rasa kurang maksimal dalam mengawasi program PMT lokal ini. Padahal program ini menurut saya sudah bagus untuk balita stunting. Kadinkes baru turun mengawasi setelah viral dan ramai, sebelumnya kemana?,” terang Hamzah.