Ganjar Nilai Penegakan Hukum Indonesia Saat Ini Jeblok, Ganjar: Persepsi Publik Jadi Berbeda

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah saat menghadiri pembentukan dan deklarasi dukungan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Yogyakarta.

Baca Juga: Pengamat Sebut Rekomendasi Jaro Ade sebagai Calon Bupati Bogor yang Dikeluarkan DPP Golkar sangat Tepat

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyoroti kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja yang lebih banyak dan pentingnya masuknya investasi tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa izin usaha harus diberikan dengan mudah dan tanpa praktik pungutan liar (pungli).

"Hari ini masyarakat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus masuk, izin harus gampang, tidak ada pungli. Investasi masuk, izin harus gampang, dan ada kepastian hukum di dalamnya. Maka terciptalah lapangan lebih banyak. Ini menjadi komitmen kami," kata Ganjar Pranowo.

Mantan gubernur tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tim Pemenangan Daerah (TPD) yang telah dibentuk dengan solid. Ia juga mengingatkan para pendukungnya untuk terus berkoordinasi dengan partai pengusung dan relawan.

Baca Juga: Taman Safari Bogor Bakal Gelar Luminous Safari Journey di Malam Tahun Baru 2024

Ganjar Pranowo menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

"Kami yakin DIY memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor perubahan positif di Indonesia. Kami siap bekerja keras bersama masyarakat dan berkomitmen membawa perubahan yang diharapkan," ungkapnya.

Deklarasi dukungan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Yogyakarta menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024.

Baca Juga: Pangkostrad Dianugerahi Rekor MURI Sebagai Insan Indonesia Yang Membantu Pengadaan Air Bersih Terbanyak Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan

Janji untuk membentuk pemerintahan yang bebas dari KKN mencerminkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.***