Dedi Mulyadi Ungkap Alasan di Sekolah Swasta Sepi Murid, Padahal Banyak Anak Tak Sekolah

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap alasan di balik fenomena banyaknya sekolah swasta yang kekurangan murid, padahal di saat yang sama masih ada puluhan ribu anak di Jawa Barat yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Pernyataan ini ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosial resminya, @dedimulyadi71, pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Isu ini mencuat setelah kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas menuai polemik.

Bahkan, 8 organisasi sekolah swasta menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Baca Juga: Game Roblox Dilarang Mendikdasmen, Praktisi Perlindungan Anak Jeanne : Pemkot Depok Mesti Edukasi Publik

Dalam video tersebut, Dedi menjelaskan bahwa kebijakan penambahan rombel dilakukan sebagai respons terhadap kondisi nyata di lapangan, di mana terdapat sekitar 47.000 anak di Jawa Barat yang belum tertampung di sekolah.

“Kebijakan penambahan rombel ini diambil sebagai langkah konkret untuk menampung kurang lebih 47.000 anak di Jawa Barat yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah, khususnya di sekolah negeri,” jelas Dedi.

Ia menambahkan bahwa faktor ekonomi, jarak sekolah, dan keterbatasan fasilitas membuat banyak keluarga memilih sekolah negeri sebagai opsi utama. Maka, pemerintah perlu turun tangan agar hak pendidikan anak-anak tetap terjamin.

“Sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Dapodik. Ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah sama sekali,” tambahnya.

Baca Juga: Bappemperda DPRD Depok Evaluasi Dua Perda, HBS : Momentum Hadirkan Keadilan Fiskal Bagi Kelompok Rentan Tanpa Eksploitatif

Dedi juga menyoroti minimnya pembangunan dan rehabilitasi sekolah negeri sebelum dirinya menjabat. Menurutnya, pada awal APBD 2025, anggaran rehabilitasi sekolah bahkan tidak ada sama sekali (Rp0).

“Sebelum saya menjabat, rehab kelas tidak sama sekali. Setelah saya lakukan pergeseran anggaran, anggaran rehab kelas mencapai hampir Rp360 miliar, dan nanti mencapai Rp450 miliar,” ungkap Dedi.

Hal ini menurutnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan fasilitas pendidikan negeri yang layak.

Baca Juga: Merger SDN Pajajaran 01 dan 02 Bogor Batal, Ternyata Ini Sebabnya