Dari Ojol hingga Kuli, Dedi Mulyadi Akan Luncurkan Program Perlindungan Asuransi untuk Pekerja Informal di Jawa Barat

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali membuat terobosan untuk melindungi masyarakat kecil, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Minggu, 31 Agustus 2025, Dedi mengumumkan rencana besar untuk memberikan perlindungan asuransi bagi para pekerja informal di Jawa Barat.

Dalam penjelasannya, Dedi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Juga: Kedai Babeh, Tempat Nongkrong Asyik Harga Murmer dan Ada Live Musik di Depok

Namun, ia menilai masih ada satu sektor yang perlu perhatian lebih, yakni pekerja informal yang seringkali tidak memiliki jaminan sosial.

“Ini saya sudah rapat singkat dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pendidikan sudah menyentuh 1,3 triliun, layanan kesehatan untuk rakyat miskin sudah berjalan, rumah untuk rakyat miskin kita bangunkan, PJU dibangun di mana-mana, sambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu juga sudah kita lakukan,” ujar Dedi.

“Tapi ada satu hal yang dulu pernah saya jalani ketika jadi Bupati, yaitu memberikan perlindungan asuransi bagi pekerja informal,” sambungnya.

Program perlindungan ini ditujukan bagi berbagai kalangan pekerja informal, di antaranya ojol, opang, sopir angkot, sopit truk maupun bus, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, kuli panggung hingga kuli pikul.

Baca Juga: Ratusan Pembalap Grasstrack Adu Cepat di Sirkuit Pakansari

Dedi menegaskan bahwa mereka semua adalah tulang punggung ekonomi rakyat kecil yang harus mendapat perlindungan.

Pada tahap awal, Pemprov Jabar akan mengumpulkan data 3 juta pekerja informal untuk didaftarkan dalam program ini. Jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 5 juta, bahkan mencakup seluruh pekerja informal di Jawa Barat.

Program ini bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi akan menanggung premi sebesar Rp120.000 per orang per tahun.

“Nanti tukang ojek kalau meninggal dapat santunan 48 kali gaji yang diterima. Misalnya upah rata-rata Rp3 juta sebulan, dikali 48 kali bisa hampir Rp144 juta,” jelas Dedi.

Baca Juga: Tahu Tempe Masak Santan, Masakan Harian yang Enak, Mudah dan Bikin Nagih