Respon Tuntutan Publik, Pemprov dan DPRD Jawa Barat Sepakat Realokasi Anggaran Perjalanan Dinas untuk Kepentingan Rakyat

RADARDEPOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat resmi bersepakat untuk melakukan realokasi anggaran sebagai bentuk respon terhadap keresahan publik.

Kebijakan ini dimulai setelah maraknya kritik dan keresahan masyarakat terkait tunjangan dan perjalanan dinas anggota dewan yang dinilai terlalu besar serta tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.

Pertemuan yang digelar pada Senin (1/9), dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Pemprov Jabar, dan seluruh pimpinan DPRD Jabar, ketua fraksi, ketua komisi, Badan Anggaran, hingga Badan Musyawarah.

Dalam forum tersebut, disepakati bahwa pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Baca Juga: Meriahkan Hari Kemerdekaan, YMPAI Gelar Parade Literasi Gandeng Mitra di Kota Depok, Begini Keseruannya

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, salah satu bentuk nyata keberpihakan adalah dengan memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat kecil.

Realokasi anggaran akan diarahkan untuk membiayai program asuransi pekerja informal, termasuk ojek online, tukang bangunan, tukang sapu, petani, nelayan, hingga pembantu rumah tangga.

“Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik adalah perlindungan jaminan sosial. Salah satunya kita gulirkan asuransi untuk pekerja informal. Kami berkoordinasi dan bersepakat sama-sama melakukan realokasi, walaupun anggarannya sudah berjalan,” jelas Dedi Mulyadi.

Kesepakatan ini juga mencakup penghentian perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri, yang selama ini dianggap memboroskan APBD.

Baca Juga: Tak Laksanakan PJJ, Disdik Keluarkan Surat Imbauan Hingga Jamin Situasi Depok Aman Terkendali

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen dewan untuk mengalihkan anggaran pada sektor yang lebih produktif.

“Di antaranya kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga nanti akan dicek anggaran-anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” tegas Buky.

Selain itu, Dedi menekankan pentingnya pemulihan ekonomi daerah (economic recovery) pasca berbagai gejolak sosial yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Banyak pedagang mengalami kerugian, kios terbakar, hingga pembangunan yang sempat terhenti.

Baca Juga: Pernyataan Menkeu Sri Mulyani Pasca Rumahnya Dijarah: Kami mohon maaf dan Jangan pernah lelah mencintai Indonesia