Program Sapoe Sarebu Dikritik, Dedi Mulyadi Tegaskan: Yang Mau Saja, yang Tidak Pun Tak Masalah

RADARDEPOK.COM - Program Gerakan Sapoe Sarebu atau dikenal juga sebagai Poe Ibu yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi perbincangan publik.

Program ini sempat menuai kritik dari sebagian masyarakat yang menganggap gerakan tersebut memberatkan dan berpotensi menjadi pungutan wajib.

Salah satu warga perempuan menyampaikan keluhannya melalui video yang beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, ia menyoroti kebijakan terkait surat edaran mengenai Gerakan Sapoe Sarebu yang mengimbau masyarakat di tingkat RT, sekolah, hingga ASN untuk menyisihkan uang sebesar seribu rupiah setiap hari.

Baca Juga: BRI Beri Dukungan Kemandirian Purna Pekerja Migran Indonesia di Lombok melalui Program Kemandirian

Ia mengungkap bahwa ia tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena bikin bingung serta meminta Dedi Mulyadi mencabut program tersebut.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa Gerakan Sapoe Sarebu bukanlah kebijakan wajib atau pungutan resmi pemerintah, melainkan gerakan sosial sukarela yang bertujuan menumbuhkan solidaritas dan kepedulian antarwarga.

“Emak yang baik hati, anu bageur, anu pinter, anu soleh. Saya tidak memungut uang seribu untuk dikumpulkan ke gubernur. Kalau emak ASN di Pangandaran mau nyimpen seribu di kotak sosial, silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa,” ujar Dedi.

Baca Juga: Tiga Siswa Depok Raih Juara 3 Cerdas Cerpat Pentas PAI tingkat Jabar : Walikota Supian Suri Berikan Apresiasi hingga Motivasi

Ia menjelaskan kembali bahwa uang yang disisihkan secara sukarela tersebut dikelola di lingkungan masing-masing, baik oleh unit kerja, dinas, RT, maupun sekolah.

Dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti warga yang tidak memiliki ongkos ke rumah sakit, ibu yang melahirkan tapi kekurangan biaya, atau anak sekolah yang belum mampu membeli seragam.

“Kalau ada orang sakit tapi tidak punya ongkos ke rumah sakit, datang ke tempat emak, beres. Kalau ada yang melahirkan tapi tidak punya uang untuk beli popok, bisa dibantu. Kalau ada anak sekolah yang viral karena tidak punya baju pramuka, bisa langsung dibelikan,” jelasnya.

Baca Juga: Supriyanto Nahkodai PGRI Cipayung Depok Sampai 2030