Dedi Mulyadi Tegaskan Kembali Ajakan Sapoe Sarebu Bukan Karena Kekurangan Dana, Tapi Dorongan Gotong Royong Sosial

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan bahwa ajakan Sapoe Sarebu bukan disebabkan oleh kekurangan dana atau pemotongan dana transfer.

Memang Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dana transfer daerah pada tahun 2026 sebesar Rp 2,458 miliar.

Walaupun begitu, Dedi mengungkap bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mencukupi untuk membiayai kebutuhan utama masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: MAN 1 Bogor Juara 1 OMI Tingkat Provinsi, Socca Putrivana Gati Melaju ke Nasional Wakili Jabar

Melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Senin, 13 Oktober 2025, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah tengah berfokus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan mengurangi berbagai belanja yang tidak relevan, seperti perjalanan dinas, seminar, hingga pengadaan pakaian dinas.

Dedi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencari sumber pendapatan baru yang justru membebani masyarakat.

Baca Juga: Unindra Kembangkan LMS Digital, Fasilitasi Belajar Daring atau Luring

“Kami lebih memilih efisiensi daripada memunculkan kebijakan baru yang bisa menambah beban rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ajakan Sapoe Sarebu hanyalah bentuk kesalehan sosial dan gotong royong masyarakat di tingkat RT, RW, hingga desa.

Program ini ditujukan untuk membantu warga yang membutuhkan, seperti biaya transportasi ke rumah sakit atau sekolah, bukan karena pemerintah kekurangan dana.

Baca Juga: Warga diPHPin Terus! Rawayan Nanggung-Leuwisadeng Cuma jadi Objek Swafoto Pejabat

“Sekolah dan rumah sakit sudah dijamin pemerintah. Tapi kadang masyarakat tidak punya ongkos menuju ke sana. Sapoe Sarebu ini adalah upada kesalehan sosial yang ditumbuhkan berdasarkan partisipasi warga,” jelas Dedi.

“Bukan pemerintah kekurangan uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,” tambahnya tegas.