BNPB Percepat Pembangunan Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumbar

RADARDEPOK.COM - Upaya penanganan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, kini memasuki fase lanjutan dengan fokus pada pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberikan pendampingan untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan huntara tepat sasaran.

Penanggung jawab BNPB di Kabupaten Lima Puluh Kota, Rudi Supriyadi, menjelaskan bahwa persiapan pembangunan huntara telah berjalan dan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat serta unsur terkait lainnya.

Huntara ini diprioritaskan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau berada di zona rawan pergerakan tanah.

Baca Juga: Ditanya Oknum Pengerusakan Lingkungan di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi: Akan Tegas Beri Tindakan Hukum

“Ada prioritas penerima manfaat huntara, khususnya yang rumahnya rusak berat dan terancam pergerakan tanah sehingga tempat tinggalnya tidak dapat dihuni,” ujar Rudi dalam keterangan tertulis pada Kamis (11/12).

Rudi juga menyebut bahwa tahap awal pembangunan huntara membutuhkan dua dokumen penting yang harus ditandatangani bupati, yakni SK Penetapan Lokasi Pembangunan Huntara dan SK Daftar Penerima Manfaat Huntara.

Data penerima akan disusun secara by name by address, kemudian dimasukkan ke dalam SK resmi bupati agar proses penyaluran benar-benar tepat sasaran.

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB turut memberikan supervisi terkait survei lapangan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Koordinasi Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Hutan: Pencegahan Bencana Lebih Murah daripada Recovery

Pembangunan huntara membutuhkan dukungan teknis berupa tim surveyor lengkap dengan alat ukur pemetaan dan elevasi, dan tim drafter untuk membuat desain dan hasil ukur teknis.

Saat ini terdapat 6 lokasi usulan huntara yang berada di dua kecamatan. Lokasi-lokasi tersebut sudah dikoordinasikan dengan camat serta perangkat nagari setempat.

Hingga Rabu (10/12), pukul 21.00 WIB, tercatat 8 kecamatan terdampak banjir dan longsor. Data kerusakan meliputi:

Baca Juga: 25 Warga Jabar Terisolasi di Takengon, Gubernur Dedi Mulyadi Siap Evakuasi dengan Helikopter