RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat sangat bergantung pada penataan aktivitas pertambangan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat terkait pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, pada Jumat (31/10/2025).
Dedi menjelaskan bahwa selama ini, banyak tambang di wilayah Jawa Barat yang beroperasi tanpa tata kelola yang tepat. Akibatnya, lingkungan dan infrastruktur menjadi korban.
“Tidak akan pernah ada pembangunan berkelanjutan kalau tambang-tambang tidak ditata,” tegas Dedi.
Menurutnya, kegiatan penambangan yang tidak terkelola telah memicu kerusakan gunung, sumber air bersih, hingga jalan-jalan yang menjadi akses masyarakat.
Karena itu, perlu adanya aturan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar pembangunan tidak justru merusak lingkungan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Berikan Penghargaan Pada Pegawai Pajak dan Bea Cukai
Dedi menekankan bahwa seluruh hasil tambang di Jawa Barat harus memiliki orientasi kepentingan bagi masyarakat Jawa Barat, bukan hanya keuntungan pengusaha.
Ia mengusulkan bahwa setiap pemberian izin tambang dari pemerintah provinsi wajib disertai Memorandum of Understanding (MoU) antara penyedia bahan tambang dan pihak pengguna, seperti perusahaan konstruksi atau industri yang memerlukan material.
Dengan adanya MoU tersebut, pemerintah dapat memperkirakan potensi pemasukan pajak yang akan diterima daerah dari aktivitas pertambangan tersebut.
Baca Juga: Pesan Menkeu Purbaya Ajak Anak Muda Tetap Optimis: Ekonomi Indonesia Akan Terus Bertumbuh
“Dari MoU itu, kita bisa membaca berapa keuangan yang dibayarkan ke daerah sebagai pajak daerah,” jelas Dedi.
Dedi juga melanjutkan, untuk pajak yang didapat dari perusahaan tambang akan difokuskan untuk tiga hal.