Tahun 2021 adalah sebagai tahun yang penuh cobaan dan tantangan, sekaligus tahun yang penuh hikmah dan pembelajaran. Sepanjang tahun 2021 kita dihadapkan pada problematika di berbagai aspek kehidupan karena pandemi Covid-19. Pandemi telah menimbulkan kompleksitas persoalan bagi Bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Persoalan ekonomi porak poranda akibat dihantam badai Covid-19, persoalan politik yang hingga saat ini masih diwarnai oleh akrobat para politisi haus kekuasaan, persoalan hutang pemerintah yang kian menggunung yang berpotensi menjadi warisan pemerintahan selanjutnya, dan juga persoalan pendidikan yang dalam dua tahun terakhir terserabut dari akar dasarnya, sekolah yang pada prinsipnya mengharuskan pertemuan langsung dengan para Gurunya dalam dua tahun tetakhir ini harus dilaksanakan secara online.
Tentu kita berharap, Pemerintah dapat lebih cepat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus efektif dalam mengambil kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mampu merekonstruksi ulang ekonomi Indonesia agar pulih kembali. Carut marutnya penanganan Covid-19 yang berdampak pada miskomunikasi antar pejabat baik pusat maupun daerah, mengindikasikan adanya mis-management yang harus segera diselesaikan. Kementerian harus bekerja sesuai tupoksinya, urusan food estate kembalikan ke Kementerian Pertanian, Mentan tidak mengurusi kalung Covid-19, BUMN bukan mengurusi vaksin Covid-19, dan yang juga sangat penting adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, maksimalkan peran Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Kampanye vaksinasi yang cukup mendapatkan respon positif masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat kita sama-sama ingin segera mengakhiri pandemik berkepanjangan ini.
Revolusi Mental dan Legacy Hutang
Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo disebut-sebut sebagai era kebangkitan infrastruktur, bahkan Presiden Joko Widodo oleh sebagaian pengamat disebut sebagai Bapak Infrastuktur kita, kita tentu harus mengapresiasi capaian-capaian pembangunan infrastruktur terutama jalan tol baik tol lintas jawa, pembangunan bandara, pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya. Akan tetapi jika kita cermati dan dilihat dari kacamata yang obyektif bahwa banyak muncul kemudian infrastruktur yang mangkrak. Seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCBJ) yang sejak awal memang banyak mendapatkan sorotan publik karena membengkaknya anggaran dan bahkan proyek ini semula tidak menggunakan APBN, pada akhirnya harus dibiayai oleh APBN 2021. Ambisi inilah yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap hutang luar negeri kita yang hingga periode September 2021 ini mencapai angka yang sangat fantastis, hutang pemerintah per akhir September 2021 berada di angka Rp 6.711,52 triliun (Kementerian Keuangan, Laporan APBN edisi Oktober 2021, CNNIndonesia.com pada Kamis 4/11).
Pada sisi yang lain kampanye Revolusi Mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak awal kampanye nyaris hanya menjadi catatan sejarah tanpa dapat terealisasi dengan baik, padahal konsep ini mestinya dapat dilaksanakan bahkan menjadi penyanggga moral bagi seluruh program pemerintahan Peresiden Joko Widodo. Sebagai Presiden tentu Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik bagi pemerintahan selanjutnya, akan tetapi jika dalam waktu 2 tahun tersisa ini tidak berhati-hati yang terjadi adalah bahwa Presiden Jokowi hanya meninggalkan legacy hutang yang semakin menggunung, akibat ambisi infrastruktur yang belum melalui proses perencanaan yang matang. Gagasan memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan juga harus menjadi pemikiran serius Pemerintah dan DPR, apakah benar bahwa rencana ini demi kepentingan rakyat dan Bangsa Indonesia secara umum ataukah hanya kepentingan segelintir elit yang ada di lingkungan kekuasaan oligarki saja? Karena ini akan menjadi catatan sejarah, mengingat kenaikan jumlah hutang luar negeri yang sangat fantastis itu, bagaimana jika nanti Negara harus kembali menambah hutangnnya untuk sebuah proyek yang belum dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional kita.
Menyongsong Optimisme Tahun 2022
Meskipun dipenghujung 2021 sedikit diwarnai kado pahit naiknya harga gas elpiji yang kemudian berimbas pada naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, tetapi kita harus tetap optimis setelah dua tahun melewati masa pandemik dan menyisakan sejumlah persoalan bangsa, kini saatnya kita berbenah, saatnya kita kembali bangkit menyongsong perubahan, era pandemik akan segera berakhir dan kita akan kembali kepada kondisi yang normal seperti semula. Kita semua tahu bahwa bangsa ini telah mengalami masa-masa sulit akibat pandemik Covid-19 sejak 2 tahun yang lalu dan tahun 2021 adalah tahun yang berat bagi masyarakat kita, akan tetapi sisi positifnya adalah era pandemi memaksa kita untuk bekerja dan berpikir extra ordinary dengan menerapkan pembiasaan baru yang serba digital, serba online, perangkat internet dan smartphone menjadi kebutuhan vital yang harus ada untuk semua aspek kehidupan, masyarakat tanpa terkecuali dipaksa melek teknologi.
Kemampuan beradaptasi dengan era digital inilah yang kemudian bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menyongsong era baru baik 4.0 bahkan 5.0. Akhirnya marilah kita sama-sama bermuhasabah dan berdoa untuk kebaikan diri pribadi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dan bangsa kita untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Aamiiin.
*)Dosen Pascasarjana Uhamka Jakarta, Anggota Forum Doktor Sospol UI, Direktur Heri Solehudin Center.