Satu Tahun Pendidikan Bermutu: Pemerataan, Inovasi, dan Ketahanan Bangsa

RADARDEPOK.COM - Satu tahun terakhir menjadi babak penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti berhasil menorehkan capaian signifikan yang memperkuat arah pembangunan manusia Indonesia. Dengan tema besar “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, pemerintah mengalokasikan Rp181,72 triliun untuk enam program prioritas, yang berdampak nyata pada perluasan akses, peningkatan mutu, serta penguatan karakter peserta didik di seluruh Indonesia.

Transformasi pendidikan ini bukan hanya tentang angka dan anggaran, melainkan juga tentang semangat ideologis bangsa: mencerdaskan kehidupan rakyat sebagai amanat Pembukaan UUD 1945. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ideologi, memperluas keadilan sosial, dan menegakkan nilai kemanusiaan. Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen berupaya menjembatani kesenjangan pendidikan dari Sabang sampai Merauke.

Program pertama yang menonjol adalah revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB. Dengan anggaran Rp16,97 triliun, pemerintah berhasil melampaui target awal dari 10.440 satuan pendidikan menjadi 15.523 lembaga yang direvitalisasi. Ini menunjukkan efisiensi dan komitmen dalam memperbaiki sarana prasarana, memperkuat kurikulum, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Secara ideologis, langkah ini memperkuat prinsip keadilan sosial; secara ekonomi, mendorong tumbuhnya tenaga kerja konstruksi dan penyedia jasa pendidikan lokal.

Selain infrastruktur, Kemendikdasmen juga meneguhkan arah baru pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Program ini memfasilitasi akses digital bagi lebih dari 285.000 sekolah dari jenjang PAUD hingga SKB. Digitalisasi tidak sekadar menyediakan perangkat, tetapi juga membangun budaya belajar baru berbasis literasi digital, keamanan siber, dan kolaborasi daring. Secara politik, langkah ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Secara sosial, memperkecil kesenjangan antardaerah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Digitalisasi pendidikan juga berdampak pada efisiensi ekonomi nasional. Dengan pembelajaran daring dan penggunaan platform lokal, pemerintah menekan biaya operasional sekolah hingga 12% di beberapa daerah (BPS, 2025). Di sisi lain, sektor teknologi pendidikan (edutech) tumbuh pesat dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Program ketiga, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, menjadi kunci dari keberlanjutan reformasi pendidikan. Pemerintah mengalokasikan Rp13,2 triliun untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lebih dari sejuta guru. Di antaranya: Tunjangan Profesi bagi 785 ribu guru non-ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 253 ribu guru PAUD nonformal, serta insentif Rp300 ribu per bulan selama tujuh bulan bagi guru non-ASN. Selain itu, sertifikasi PPG bagi 804 ribu guru menjadi bentuk investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah pendidikan nasional.

Dampak dari program guru ini sangat luas. Secara ideologis, pemerintah menegakkan prinsip penghargaan terhadap profesi pendidik. Secara politik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara. Secara ekonomi, tambahan pendapatan guru meningkatkan daya beli di tingkat daerah. Secara sosial, semangat profesionalisme guru mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inspiratif dan berdaya saing. Hasil survei Poltracking Indonesia (2025) menunjukkan 79% publik puas terhadap kinerja di bidang pendidikan, salah satunya karena perhatian serius terhadap kesejahteraan guru.

Program keempat yang berdampak besar adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun, PIP mentargetkan 18,5 juta siswa, sedangkan ADEM menyasar 4.679 siswa di wilayah 3T dengan total Rp127 miliar. Kedua program ini memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Secara ideologis, program ini menjamin kesetaraan kesempatan; secara sosial, memperkuat mobilitas vertikal dan keadilan antargenerasi.

Dampak ekonomi PIP juga terasa signifikan. Data Kemendikdasmen (2025) menunjukkan peningkatan daya serap siswa miskin di jenjang menengah naik 11,3% dibanding tahun sebelumnya. Sementara program ADEM berhasil membuka peluang pendidikan bagi anak-anak Papua dan daerah tertinggal untuk bersekolah di luar wilayah asal, memperkuat integrasi nasional dan harmoni sosial antarwilayah.

Capaian kelima adalah Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dengan total anggaran Rp59,3 triliun, BOSP menjangkau 50,46 juta peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan. Dana ini membantu sekolah dalam operasional sehari-hari mulai dari pembelian alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pelatihan tenaga kependidikan. Secara ekonomi, BOSP menjaga stabilitas keuangan lembaga pendidikan di tengah inflasi nasional; secara politik, memperkuat kehadiran negara di level akar rumput.

Program BOSP juga berdampak sosial karena memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak di pelosok. Kepala sekolah tidak lagi terbebani biaya operasional yang minim, dan dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini memperkuat daya tahan sistem pendidikan nasional, terutama di masa darurat seperti bencana atau pandemi.
Program keenam menyangkut tunjangan bagi guru ASN melalui DAK Non Fisik dengan total Rp70 triliun. Dana ini meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,52 juta guru, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi 332 ribu guru, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62 ribu guru di daerah khusus. Program ini adalah bentuk nyata penghargaan negara kepada tenaga penggerak utama pendidikan nasional.

Dampak dari tunjangan ASN ini tidak sekadar ekonomi. Secara ideologis, memperkuat loyalitas guru terhadap negara. Secara politik, menumbuhkan stabilitas birokrasi pendidikan. Secara sosial, meningkatkan status sosial guru di komunitasnya. Dan secara kesehatan mental, memberi rasa aman dan motivasi kerja yang tinggi bagi para pendidik di seluruh Indonesia.

Program ketujuh yang tidak kalah penting adalah gerakan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Inisiatif ini menekankan pentingnya pembentukan karakter dan gaya hidup sehat di lingkungan pendidikan. Pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah.