Rabu, 29 Maret 2023

SPT Lebih Bayar ? Bisa Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak !

- Kamis, 15 Desember 2022 | 12:35 WIB

RADARDEPOK.COM - Salah satu permohonan wajib Pajak yang banyak terdapat pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama/ Madya adalah Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Menurut PMK-39/PMK.03/2018 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan dengan adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dengan menaikkan nilai lebih bayar yang bisa dilakukan pengembalian pendahuluan restitusi PPN menjadi 5 Milyar sesuai dengan PMK-209/PMK.03/2021 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 dengan pertimbangan bahwa peraturan ini akan membantu likuiditas wajib Pajak. Permohonan tersebut bisa disebut sebagai permohonan yang wajib Pajak favorit ajukan ke kpp, karena persyaratan yang tidak terlalu sulit dan tentu sebagai bentuk kemudahan pelayanan kpp kepada wajib Pajak.

Sejalan dengan kemudahan pelayanan yang diberikan kpp kepada wajib Pajak dan persyaratan yang mudah seharusnya juga diimbangi dengan sistem yang bisa membuat petugas Pajak (fungsional penyuluh Pajak) menyelesaikan semua permohonan tersebut dengan teliti dan cepat serta dapat merespon perubahan peraturan yang dinamis.

Pengembalian pendahuluan restitusi PPN dengan status SPT Masa PPN lebih bayar yang diajukan oleh wajib Pajak harus memilih/ mencentang sebagai PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN jika wajib Pajak tersebut merupakan wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu berdasarkan PMK-39/PMK.03/2018 dan menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4b) PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada setiap masa Pajak dengan syarat PKP melakukan kegiatan tertentu (ekspor BKP, penyerahan barang/jasa kepada pemungut PPN,penyerahan barang/jasa yang PPN tidak dipungut, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP tidak berwujud dan PKP dalam tahap belum berproduksi sesuai pada pasal 9 ayat (2a)).

Dengan pengembalian pendahuluan yang bisa diberikan setiap bulan bahkan bagi PKP yang belum berproduksi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat kepada para wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan secara terus menerus setiap bulan dan secara langsung mengurangi penerimaan Pajak khususnya mengenai Pajak masukan yang bisa dikreditkan oleh wajib Pajak PKP yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 29 Oktober 2021 Cluster UU PPN pada pasal 9 ayat (5) huruf a, apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan merupakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan tersebut. Membaca dari peraturan ini seharusnya hanya Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha terkait penyerahan barang tersebut yang bisa dikreditkan oleh wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN setiap bulannya. Hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha/ kegiatan produksi secara langsung seharusnya tidak dikreditkan sebagai Pajak masukan oleh wajib Pajak.

Ketentuan ini di pertegas kembali pada Pasal 9 ayat (8) dimana pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Selain itu Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material. Agar dapat dikreditkan Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

Melalui Undang-Undang ini juga diharapkan Wajib Pajak PKP dapat secara patuh dan tertib melaksanakan kewajiban penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tentunya kemudahan dalam proses pengembalian pendahuluan harus disertai dengan peraturan yang tegas dan jelas, sehingga untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak. Hal ini tentu selaras dengan tujuan dari penyusunan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.(*)

Penulis : Erna Rusvalita (Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda kpp Pratama Cileungsi)

Sumber : UU Harmonisasi Perpajakan, PMK-39 dan PMK. 209

Editor: Fahmi Akbar

Tags

Terkini

Demokrasi Mau Coba Dipola-pola

Jumat, 24 Maret 2023 | 14:07 WIB

Hikmah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Sabtu, 18 Februari 2023 | 22:37 WIB

Tahun Politik 2023: Menjaga Nalar Politik

Sabtu, 31 Desember 2022 | 05:47 WIB

Pembelajaran Keragaman Budaya Sejak Dini

Minggu, 20 November 2022 | 21:24 WIB

Bagaimana Film Membentuk Kehidupan Kita?

Jumat, 18 November 2022 | 20:37 WIB

Pahlawan (Dalam) Perang Melawan Narkotika

Kamis, 10 November 2022 | 00:09 WIB

Hari Pahlawan Dalam “Darurat” Politik

Rabu, 9 November 2022 | 22:31 WIB
X