Hasbullah Rahmad : Berobat Pakai KTP di Depok Bagus, Tapi Buru-buru

RADARDEPOK.COM – Pelaksanaan program Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok tidak ada habisnya menuai kontro versi.

Setelah ramai polemik pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting di Depok. Kini muncul program berobat gratis hanya menggunakan KTP.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, pada dasarnya program Pemerintah Kota Depok yang memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat, hanya dengan menggunakan KTP adalah suatu hal yang baik.

Baca Juga: UHC Sejak 1 Desember 2023, Komisi D Kompak Dukung Pemkot Depok Berlakukan Berobat Pakai KTP

“Universal Health Coverage (UHC) ini menurut saya program bagus,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini.

Menurut Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat ini, program UHC tidak jauh berbeda dengan program Jamkesda yang dulu pernah ada di Depok.

“Zaman saya jadi anggota DPRD Kota Depok dulu, ada Jamkesda. Di dalam Jamkesda ini ada delapan rumah sakit yang kerjasama dengan Pemkot Depok. Itu mirip sekali dengan UHC saat ini,” ujar dia.

Baca Juga: Intan Fauzi Resmikan Posko Kemenangan, Langsung Tampung Aspirasi Warga Mampang Depok

Namun, menurut Hasbullah, Pemerintah Kota Depok terkesan terburu–buru dalam merilis program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP ini. Sebab, lanjut Hasbullah, anggaran untuk pelaksanaan UHC ini belum dicairkan.

“Program UHC ini anggarannya Rp90 miliar lebih. Ini belum bisa dipakai karena belum dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat,” beber dia.

Dia menyebutkan, anggaran UHC baru bisa digunakan di awal tahun 2024 mendatang, setelah semua proses administrasi di Jawa Barat selesai. “Kemungkinan program baru bisa jalan di Januari atau Februari  2024,” terang dia.

Baca Juga: Di Debat Perdana: Ganjar-Anies Serang Prabowo Soal Putusan MK

Selain itu, lanjut Hasbullah, dia juga menyangsikan kesiapan rumah sakit di Depok dalam melaksanakan program UHC ini.

Karena dia meragukan rumah sakit di Depok sudah memiliki sistem untuk mendata dan mengurus administrasi masyarakat yang berobat menggunakan KTP.

“Apakah rumah sakit di Depok sudah punya mesin input data KTP masyarakat dan mengajukan klaim ke Pemerintah Kota Depok. Apalagi, saat ini belum ada Perwal APBD dari Walikota Depok untuk pelaksanaan UHC ini,” imbuh dia.