Ketua MPR Sebut Kaji Ulang Kebijakan Tapera, Sekali Penarikan Iuran Bisa Triliunan: Rawan Penyelewengan

Menurut pakar hukum tata negara Bvitri Susanti, PP Tapera bisa dicabut. Terdapat dua jalan. Pertama, meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk mencabut PP Tapera. ”Tentunya pengusaha dan serikat buruh bisa melobi pemerintah melakukan ini,” jelasnya.

Baca Juga: Jelang HET Ditetapkan Awal Juni, Harga Beras di Depok Terkerek Naik

Langkah kedua dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung. ”Terlepas ini memiliki dasar hukum berupa UU, tapi juga bicara soal kewajaran sebuah aturan yang memiliki dampak pemungutan,” katanya.***