MUI Depok Haramkan Vasektomi Barter Bansos Ala Dedi Mulyadi, Dinkes Sebut Tidak Dianjurkan Bila Ragu

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan wacana baru soal vasektomi sebagai syarat penerima Bantuan Sosial (Bansos), yang kemudian mendapat kritik berbagai kalangan.

Kebijakan baru Dedi Mulyadi ini dirasa perlu kajian mendalam lagi, sebab bertentangan secara agama maupun dampak sosial lainnya.

Salah satunya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok menilai wacana tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Baca Juga: Walikota Depok Supian Suri Langsung Evaluasi Car Free Day, Ketua DPRD Beri Masukan Ini

Ketua MUI Kota Depok, KH Syihabudin Ahmad mengatakan, Islam telah melarang vasektomi, sehingga mereka menolak hal itu dijadikan syarat penerima bansos.

“Islam telah melarang tindakan vasektomi yang merupakan bentuk sterilisasi permanen. Maka kami dari MUI Depok tidak sepakat jika pemberian bansos dikaitkan dengan praktik vasektomi,” jelas Syihabudin Ahmad.

Menurut Syihabudin, kebijakan bansos semestinya berlandaskan pada data valid keluarga tidak mampu, bukan pada syarat medis yang kontroversial.

Baca Juga: Flyover Juanda Depok Ditarget Rampung Lima Bulan

“Bansos harus tepat sasaran. Yang berhak menerima adalah keluarga benar-benar miskin, dan hanya dihitung dari dua anak pertama. Misalnya jika ada keluarga dengan lima anak, maka hanya anak pertama dan kedua yang masuk dalam prioritas penerima bansos,” kata Syihabudin.

Syihabudin menuturkan, masalah pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang sudah ada sejak era Presiden Soeharto bukan pada jumlah anak, tetapi pada keadilan distribusi bantuan.

“Orang kaya justru banyak anaknya, tapi tetap menerima bansos. Ini kesalahan data. Pemerintah harus buat regulasi yang adil dan akurat, jangan asal,” beber Syihabudin.

Baca Juga: Hari Ini Koper Jemaah Haji Depok Diperiksa, Ini Barang yang Dilarang Dibawa

Dampak lainnya, sebut Syihabudin, laki laki bisa menyalahgunakan vasektomi dengan semaunya.

“Vasektomi bisa membuka celah kebohongan publik. Laki-laki bisa berbuat semaunya, tanpa risiko kehamilan, ini bisa menambah kenakalan sosial,” beber Syihabudin.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upaya pengendalian jumlah anak merupakan bagian penting dari solusi mengatasi kemiskinan.