Rapor Kuning 100 Hari Kerja Supian-Chandra, Vinus Sebut Kental Bayang-bayang KDM! PKB : Ada Perubahan di Depok

Tapi ditegaskan M Faizin yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, jika dilihat dari sisi lain seperti Kota Depok lepas dari kota intoleran menjadi kota toleran, hal itu juga merupakan hasil dari survei, artinya ada perubahan dari pemerintahan lalu ke pemerintahan saat ini.

Selanjutnya Kota Depok yang saat ini menjadi trending karena menjadi perbincangan dimana-mana, sebab banyak event yang terbuka untuk masyarakat, seperti Car Free Day, Lebaran Depok yang diisi lintas budaya, hingga konser, disambut begitu antusias oleh masyarakat.

Baca Juga: Depok Siap Gratiskan Siswa Sekolah di Swasta, Tapi Tunggu Ini 

“Artinya kan masyarakat puas dengan perubahan tersebut. Padahal baru 100 hari kerja pak Wali dan pak Wakil,” tegas politisi PKB itu.

Berbicara soal lakukan perubahan ditubuh birokrasi dengan melakukan mutasi dan rotasi tentu ada mekanismenya, hal ini agar perubahan berjalan secara maksimal. Agar sekuruh jajaran dari mulai Dinas hingga aparatur wilayah bisa menjalankan instruksi Walikota dengan semangat perubahan.

“Bahkan semangat perubahan di tubuh pendidikan juga sudah mulai dirasakan masyarakat. Dengan tidak ada lagi siswa titipan atau pungli, hal ini juga kan membuat masyarakat terpuaskan dengan pemerintahan saat ini,” papar M Faizin.

Baca Juga: Depok Siap Gratiskan Siswa Sekolah di Swasta, Tapi Tunggu Ini

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, H Bambang Sutopo menilai perlu pendekatan yang konstruktif dan objektif buntut dari hasil survei yang menunjukan masyarakat belum puas selama 100 hari kinerja pemerintah saat ini.

“Sebagai anggota legislatif, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap program-program yang telah dijalankan, seperti penanganan kemacetan di Margonda dan Sawangan, serta kebijakan-kebijakan lain yang telah diimplementasikan,” ungkapnya.

Lalu, kata H Bambang Sutopo, penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah kota. Sebagai anggota DPRD, dapat mengusulkan pembentukan panitia khusus atau forum evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Ormas Depok Janji Tidak Bikin Onar, Ini Ikrarnya!

Ditambahkan politisi senior PKS itu, agar lebih konstruktif dan terukur dengan jelas kinerja walikota selanjutnya, agar walikota segera menyampaikan Dokumen RPJMD Kota Depok 2025-2030 kepada DPRD.

Ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepala daerah yang lebih komprehensif dan nyata atas janji-janji kampanye yang akan diwujudkan selama 5 tahun kedepan. Dengan begitu legislatif akan bisa melakukan pengawasan dan penilaian kinerja Walikota.

“Janji kampanye walikota terpilih memang perlu segera diselaraskan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD,” jelasnya.

Baca Juga: Takut jadi Pasar Tumpah, Pedagang di CFD Ditata Pemkot Depok