Rapor Kuning 100 Hari Kerja Supian-Chandra, Vinus Sebut Kental Bayang-bayang KDM! PKB : Ada Perubahan di Depok

Baca Juga: Pembentukan Satgas Tawuran Depok Hanya Isapan Jempol, Pelajar Masuk Barak Bukan yang Bermasalah 

“Partainya iya baru tapi Supian Suri kan orang lama. Saya pikir ini yang agak unik. Masyarakat nggak mau tau bagaiman Supian Suri menata pemerintahan, yang masyarakat mau tau adalah kerja mudah, UMKM berkembang, masyarakat bisa makan dan anaknya bisa sekolah dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, hasil survei yang berupa data dari hasil wawancara langsung pada 800 responden harus dijadikan pegangan untuk mengevaluasi kinerjanya selama 100 hari, tertanggal 31 Mei 2025 kemarin.

“Jangan anti hasil dan angka di survei karena akan lahir pemerintahan otokrasi,” tegas Yusftriadi yang juga sebagai Pengamat Kebijakan Publik ini.

Baca Juga: Puluhan Anak Muda Ketahuan Nongkrong saat Penerapan Jam Malam di Depok, Tidak Disanksi Baru Sosialisasi

Bayang-Bayang KDM

Peran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang membayang-bayangi Supian Suri dalam merumuskan program prioritas untuk Kota Depok juga mempengaruhi akan tingkat kepuasan masyarakat. Seakan menjadi pemimpin yang tidak memiliki karakter.

Dibeberkan Yusfitriadi, meski Kota Depok masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat, namun memiliki karakter yang berbeda. Sehingga Supian Suri tidak harus selalu memprioritaskan program Dedi Mulyadi di Jawa Barat padahal tidak tepat sasaran program tersebut.

“Saya pikir tidak ada alasan apapun untuk latah (ikuti program Dedi Mulyadi) dalam lingkup pemerintahan. Dalam konteks ini Supian Suri latah. Contohnya Dedi Mulyadi masuik gorong-gorong, Dia (Supian Suri) ikut masuk juga,” terangnya.

Baca Juga: 23.240 Hewan Kurban Masuk ke Depok, 734 Ekor Tidak Layak Sembelih

Jadi ditekankan Yusfitriadi, sangat penting untuk Kota Depok miliki karakter sendiri dalam merumuskan permasalahan yang membawa pada dampak kepuasan masyarakat. Jika Kota Depok lakukan sinkronisasi dari program Jawa Barat mungkin masih bisa, tapi bukan latah dan bukan juga untuk menerima dengan kaca mata kuda.

“Kenapa ada RPJMD dan RPJPD di masing-masing kota atau daerah. Itu karena perbedaan permasalahan sesuai dengan karakteristiknya. Kalau iya ada pengaruhnya (Survei Kepuasan Masyarakat) berarti Dedi Mulyadi sudah merusak sistem,” terangnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, DPC PKB Kota Depok, M Faizin tak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Namun yang harus dikoreksi adalah potret dari sisi apa. Jika dari infrastruktur tentu tidak mungkin masyarakat merasa puas dengan 100 hari kerja Supian-Chandra.

Baca Juga: Alhamdulillah Akhirnya! 106 CPNS Depok Terima SK 

“Kalau pembangunan infrastruktur tentu memang nggak mungkin (puas) dalam 100 hari kerja, apalagi anggarannya kan dari yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, sehingga belum ada progres yang kelihatan,” jelasnya.