Rapor Kuning 100 Hari Kerja Supian-Chandra, Vinus Sebut Kental Bayang-bayang KDM! PKB : Ada Perubahan di Depok

Meskipun tidak sebagai partai pengusung, Bambang Sutopo yang duduk di kursi DPRD yang sejatinya sebagai mitra strategis akan terus menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan eksekutif tetap penting, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui dialog konstruktif, dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan kinerja pemerintah kota,” tegasnya.

Bendahara DPD Partai Golkar Depok, Tajudin Tabri menyebut, hasil survei tersebut menjadi tolok ukur bagaimana kepemimpinan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah selama 100 hari kerja.

Baca Juga: Takut jadi Pasar Tumpah, Pedagang di CFD Ditata Pemkot Depok

Memang perubahan sudah ada, tapi tidak terlalu banyak. Misalnya, soal car free day (CFD) ini bagus. Hanya saja, konsep CFD itukan mengurangi polusi, semestinya diarahkan warga yang datang tidak membawa kendaraan.

Pedagang juga, kata Tajudin Tabri, semestinya dilarang di area CFD. Terpenting juga sampah selepas CFD, masih banyak sampah yang berserakan setelahnya. Kemudian, terkait kesehatan yang digaungkan puskesmas gratis, tapi nyatanya masih ada yang bayar Rp10 ribu. Soal macet juga belum teratasi meski sudah ada upaya-upaya yang dilakukan.

“100 hari kerja ini baru awalan. Nanti kalau sudah setahun baru akan terlihat programnya sudah jalan apa belum,” tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Depok ini kepada Radar Depok, Rabu (4/6).

Baca Juga: Korban Asusila Oknum Guru SMPN 3 Depok Bertambah 

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman, hasil survei ketidakpuasan masyarakat yang mencapai 84,50 persen di Bidang Tata Kelola Lingkungan itu, salah satu faktornya adalah permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Selain itu, sambung Abdul Rahman, ketidakpuasan masyarakat ini juga bisa disebabkan karena pelayanan pengangkutan sampah yang sering terlambat di lokasi tertentu. Kemudian faktor lainya juga pada banyaknya masyarakat yang masih buang sampah sembarangan.

“Memang, tantangan terbesar kami adalah TPA Cipayung yang kini sudah overload, hingga dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apalagi, sampah yang ditimbun di TPA Cipayung itu sudah di atas 1.300 ton per hari, ” tutur Abdul Rahman.

Baca Juga: Siap-siap! Pelaku Tawuran di Depok Masuk Barak Militer, Pelajar Jam 9 Malam Wajib di Rumah 

Sementara, sambungnya, penanganan untuk sampah baru 78 persen itu dilakukan dengan cara diangkut. Karena, di TPA Cipayung itu masih menggunakan sistem open dumping (Pembuangan terbuka).

“Baru berkurang sekitar 22 persen. Karena dibantu dengan adanya bank sampah, sistem pengelolaan sampah dengan maggot, dan berbagai upaya 3R (reduce, reuse, dan recycle) lainnya,” jelas Abdul Rahman.

Meski demikian, Abdul Rahman mengungkapkan, berbagai upaya untuk penanganan dan pengurangan sampah di TPA Cipayung itu, masih terus dilakukan secara masif. Baik di hulu maupun di hilir.