Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Ingin ASN Depok Disaring, Ini Alasannya 

RADARDEPOK.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ditekankan mesti banyak perubahan di 2024.

Reformasi birokrasi di pemerintahan terus digaungkan agar terwujudnya good governance. Cara itu salah satunya dengan melakukan penyaringan ASN di Depok.

Penegasan tersebut dilontarkan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, saat Forum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok pada 2024, di Aula Edelweiss, lantai 5, Gedung Balaikota Depok, Senin (27/2).

Baca Juga: Alhamdulillah, 1.682 Jemaah Calon Haji Depok Berangkat Mei 

Imam Budi Hartono menyampaikan, pentingnya melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan. Reformasi birokrasi, harus terus dilakukan.

"Reformasi birokrasi itu tahap demi tahap harus kami lakukan. Tidak stagnasi dan harus terus kami lakukan agar lebih baik dan lebih baik lagi," ujar Imam Budi Hartono.

Menurut dia, salah satu cara mengubah reformasi birokrasi yakni pemenuhan kebutuhan ASN di Pemkot Depok melalui penyaringan.

Baca Juga: Hunian Jepang di Depok Diminta Wajib Bangun Turap Keliling, Ini Alasannya 

"Kami berharap ada penyaringan ASN yang bisa memenuhi dari kebutuhan, supaya Pemerintah Depok bisa lebih baik lagi," ungkap Imam Budi Hartono.

Pada 2024, dia menginginkan, ASN tidak hanya sekadar melayani warga. Tapi, harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini dimaksudkan supaya segala permasalahan dapat diatasi dengan cara bersama-sama.

"Kalau bisa berbasis kolaborasi, meski anggarannya sedikit. Tapi banyak kegiatan yang bisa dikerjakan. Makanya, sistemnya kami buat secara kolaborasi," ujar Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Pengalaman Walikota Depok Mohammad Idris Saat Umrah : Perjalanan Marhamah Mengalap Berkah

Tak lupa, Imam Budi Hartono berpesan agar dana insentif untuk para Pembimbing Rohani (Bimroh) ditingkatkan. Dia menginginkan ke depan sebanyak 2.500 Bimroh yang ada di Kota Depok mendapat bantuan insentif dari pemkot.

"Kalau ada yang bilang Depok intoleransi, itu tidak benar. Karena kami ingin semua mendapatkan hak yang sama. Mulai dari Bimroh, izin mendirikan rumah ibadah, lalu juga termasuk bansos hibah untuk rumah-rumah ibadah," ungka dia.

Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra mengatakan, program-program yang akan dikerjakan Setda Kota Depok pada tahun depan dapat disusun secara sistematis, terukur, dan bisa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.