RADARDEPOK.COM - Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menegaskan, semua program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk balita stunting dilaksanakan sudah menurut aturan kementerian kesehatan (Kemenkes).
Jika diperjalanannya saat membuat menu ada kelalaian pihak ke tiga, karena kurang menu akan dipotong uang sejumlah kekurangan.
“Kami sangat serius dalam menangani ini. Jika ada kelalaian kami akan potong uangnya sesuai dengan jumlah kekurangnnya,” kata Imam Budi Hartono kepada Harian Radar Depok.
Kemudian, sambung Imam Budi Hartono, bagi pihak ke tiga tidak memenuhi perjanjian yang sudah ditentukan, akan diganti dengan pihak lain. Langkah ini diberlakukan agar kejadian yang serupa tidak terulang.
“Kami tak segan-segan menganti pihak ketiga bila tak sesuai perjanjian,” beber Imam Budi Hartono.
Ketika ditanya terkait adanya politisisasi terkait PMT, Imam Budi Hartono mengaku sepertinya tidak. “Bismillah sepertinya tidak ya (Dipolitisasi),” kata dia.
Menurut Imam Budi Hartono, program PMT lokal yang merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah kota untuk menekan angka stunting.
"Pemerintah ingin menurunkan angka stunting di Indonesia dengan harapan tahun 2024 dari skala nasional angka stunting 15 persen," kata Imam Budi Hartono.
Imam Budi Hartono mengaku bersyukur atas pencapaian semua unsur yang terlibat dalam penanganan penurunan angka stunting di Kota Depok yang mencapai 12,6 persen.
Baca Juga: Unik! Ade Supriyatna Menilai Isu Makanan Stunting Ada Beragam Motif, Salah Satunya Motif Politis
"Alhamdulillah Kota Depok 12, 6 persen menjadi lima kota terbaik angka stunting terendah di Indonesia," kata Imam Budi Hartono.
Imam mengatakan, program PMT lokal ini diselenggarakan di 63 kelurahan se Kota Depok selama 28 hari.
Dia telah melakukan ke dua lokasi khusus program PMT di Kecamatan Cimanggis untuk menggali harapan masyarakat terhadap program tersebut. Hasilnya, kata dia, masyarakat sangat antusias dan baik merespon program PMT lokal.